Layanan Publik

Mutasi Gubernur Aceh Ditolak, Mendagri Akan Kembalikan 17 Kepala Dinas Bertugas

ACEHTERKINI.COM | Mutasi jabatan eselon II yang dilakukan Gubernur Aceh, Zaini Abdullah pada Jum’at (10/3/2017) tidak disetujui oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Informasi yang diterima acehterkini, Selasa (14/3/2017) dari berbagai sumber, Mendagri akan memeritahkan 17 kepala dinas kembali bertugas ke instansi masing-masing.

Menurut Mendagri pelantikan yang dilakukan Gubernur Aceh, Zaini Abdullah yang juga Petahana pada Pilkada 2017 dianggap tidak sesuai dengan perundang-undangan yaitu Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilukada.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumulo

Diketahui, Gubernur Aceh Zaini Abdullah melantik 33 pejabat eselon II pada Jum’at (10/3/2017). Pasca pelantikan itu, 17 kepala dinas mengadukan persoalan tersebut ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Pelantikan yang dilakukan Zaini Abdullah tanpa seizin Mendagri, maka 17 Kepala Dinas ini diminta untuk kembali bertugas ke instansinya masing-masing.

Sebelumnya Kepala Biro Hukum Pemerintah Aceh, Edrian mengatakan Gubernur Aceh, Zaini Abdullah sudah menyurati Mendagri pada tanggal 13 Februari 2017 untuk meminta persetujuan terkait mutase jabatan eselon II tersebut. “Tapi saya belum tahu bagaimana tindaklanjut surat tersebut, apakah direspon oleh Mendagri, saya tidak tahu,” kata Edrian, Aleuhat (12/3/2017).

Dikatakan Edrian, Mendagri tidak berwenang membatalkan keputusan Gubernur Aceh. Alasannya Mendagri bukan lembaga peradilan. “Yang bisa membatalkan keputusan gubernur adalah lembaga peradilan yaitu PTUN setelah pihak-pihak yang dirugikan mengajukan gugatan. Kemendagri bukan lembaga peradilan,” ujar Edrian.

Gubernur Aceh Zaini Abdullah bersama Kepala Biro Hukum, Edrian S.H

Setelah cuti, kata Edrian, Gubernur Aceh Zaini Abdullah melakukan kajian kembali sehingga melakukan perombakan terhadap kepala SKPA yang mengacu pada Pasal 119 UUPA yang memberikan kewenangan kepada Gubernur Aceh untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat eselon II dalam Pemerintah Aceh.

Baca Juga :
Begini Alasan Gubernur Aceh Rombak Kabinet Akhir Masa JabatannyaAkhir Masa Jabatan, Gubernur Aceh Lantik 33 Orang Pejabat Eselon II

“Apa yang dilakukan Gubernur Aceh, Zaini Abdullah sudah tepat, bahkan secara etika gubernur juga telah meminta persetujuan melalui surat kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Februari 2017 untuk melakukan pergantian sejumlah pejabat, ini berkaitan dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilukada yang menyebutkan bahwa gubernur dilarang menggantikan pejabat kecuali ada persetujuan dari Mendagri,” kata Edrian. [Firman]

Berikut 20 nama pejabat eselon II yang “dibangkupanjangkan”

  1. Drs. Zulkifli HS. MM : Persiapan Memasuki Masa Pensiun
  2. Drs. Nasir Zalba :  Pelaksana pada Setda Aceh
  3. DR. M. Jafar S.H, M.Hum : Dikembalikan ke Unsyiah
  4. Drs. Said Rasul (Kepala BPBA Aceh): Pelaksana pada Setda Aceh
  5. Ir. Syamsurizal : Pelaksana pada Setda Aceh
  6. Ir. Zulkifli MM : Pelaksana pada Setda Aceh
  7. Ir. M. Jailani Abu Bakar M.Si : Pelaksana pada Setda Aceh
  8. Ir. Lukman Yusuf M.Si : Pelaksana pada Setda Aceh
  9. Ir. Husaini Syamaun MM (Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh) : Pelaksana pada Setda Aceh
  10. Ir. Helvizar Ibrahim, M.Si : Pelaksana pada Setda Aceh
  11. Iskandar Zulkarnaen Ph.D : Dikembalikan ke Unimal
  12. Drs. Asnawi M.Pd : Pelaksana pada Setda Aceh
  13. Drs. Mustafa : Pelaksana pada Setda Aceh
  14. Prof. DR. Ir. Abu Bakar Karim, MS : Dikembalikan ke Unsyiah
  15. Dr. Raihanah M.Si : Pelaksana pada Setda Aceh
  16. Ir. Arifin : Pelaksana pada Setda Aceh
  17. Prof. DR. H. Syahrizal Abbas, MA (Kepala Dinas Syariat Islam Aceh) : Dikembalikan ke UIN Ar Raniry
  18. Drs. H.M Ali Fata, MM (Plt Bupati Aceh Tamiang / Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh) : Pelaksana pada Setda Aceh
  19. Ir. Anwar Ishak : Pelaksana pada Setda Aceh
  20. Saifuddin, SE. MM : Pelaksana pada Setda Aceh

To Top