Politik

“Mana Berani Anggota Dewan Aceh Itu Mundur”

ACEHTERKINI.COM | Pengamat Politik dan Keamanan Aceh, Aryos Nivada menyatakan desakan mundur anggota dewan dari Partai Aceh tidak membuat pemerintah dan masyarakat Aceh rugi. “Saya dan publik ingin melihat konsistensi ucapan anggota dewan itu untuk mundur,” kata Aryos dalam keterangannya kepada acehterkini Sabtu (18/3/2017).

Pernyataan ini dikeluarkan Aryos menyikapi statemen Wakil Ketua Komisi I DPR Aceh, Azhari Cage, Jum’at (17/3/2017) kemarin. Ia menjelaskan jika anggota dewan itu mundur malah memberikan berkah bagi kandidat partai lain untuk berkonstribusi membangun Aceh.

Aryos Nivada

“Pernyataan Azhari Cage itu terkait sikap pengunduran diri dapat dipahami sebagai pola strategi politik lama yang diyakini mujarab dalam mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Calon Gubernur Aceh, Muzakir Manaf – TA. Khalid,” sebut Aryos.

“Saya katakan strategi politik klasik, karena pernah dilakukan di tahun 2012. Saat itu digunakan untuk tarik ulur di tahapan Pilkada. Banyak yang mengatakan dari pandangan publik Aceh, UUPA sebagai senjata untuk menekan pemerintah pusat dan Mahkamah Konstitusi (MK),” tambah Aryos.

“Mereka selalu menggunakan jurus UUPA sebagai senjata pamungkas ketika sudah terdesak. Ketika situasi menguntungkan dirinya, UUPA disimpan dan tidak digunakan,” jelas Aryos.

Aryos Nivada menyakini pernyataan sikap DPRA itu pada dasarnya hanya bagian dari show off force saja.  Secara logika politik upaya bagian strategi mengintervensi jalannya proses hukum di MK.

“Pernyataan mundur dari DPRA sebenarnya pola komunikasi untuk membangun bargaining politik dengan pemerintah pusat (nasional). Tapi harus difahami pemerintah pusat maupun MK sendiri akan mematuhi proses hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya terkait ketentuan regulasi Pilkada” tegasnya.

“Saya menyakini tidak semua kader PA yang duduk di DPRA mau mundur, karena secara rasional mereka sudah berjuang mendapatkan sekaligus mereka juga memiliki kepentingan setelah menang di pemerintahan, terlepas bentuk kepentingan ekonomi maupun kekuasaan,” ungkapnya. [Red]

Editor : Firman

To Top