Layanan Publik

“Laporkan ke PTUN, Kebjakan Gubernur Itu Berstatus Abu-Abu”

ACEHTERKINI.COM | Kebijakan Gubernur Aceh, Zaini Abdullah melakukan mutase jabatan paska Pilkada tidak termasuk dalam sebuah keputusan (Beschiking). Menurut akademisi hukum Unsyiah, Zainal Abidin, keputusan gubernur yang melakukan mutase tanpa ada persetujuan Mendagri tidak termasuk sebuah keputusan yang menjadi kewenangan PTUN.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri “Dialog Santai Insan Kampus” pada Kamis (16/3/2017) di Darussalam. Kegiatan tersebut mengambil tema “Mutasi Jabatan SKPA Paska PILKADA di Aceh”.

“Dialog Santai Insan Kampus” pada Kamis (16/3/2017) di Darussalam.

Zainal Abidin menambahkan pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon II yang dilakukan Gubernur Aceh paska Pilkada yang belum mendapat persetujuan Mendagri adalah belum final. Dengan demikian keputusan gubernur itu bersifat Quo atau tanpa status alias abu-abu.

Sementara itu Ketua Pusat Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Syiah Kuala, Kurniawan S, mengatakan, berdasarkan kajian Hukum Administrasi Negara (HAN), setiap Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (KTUN/Beschikking) wajib dianggap sah, meskipun dalam proses/mekanismenya melanggar peraturan perundang-undangan yang ada.

Kurniawan menyarankan agar guna dapat memberi kepastian dan kejelasan hukum seyogyanya para pihak atau para mantan Kepala SKPA yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Terlepas apapun hasil yang nantinya akan diputuskan oleh pengadilan baik Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diterima ataupun ditolak, setidaknya dapat memberikan kejelasan dan ketegasan hukum terhadap keputusan Gubernur tersebut,” ujarnya.

Sebelum dilakukan pembatalan oleh Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau dibatalkan oleh Pejabat yang telah mengeluarkan keputusan tersebut. Adanya mekanisme yang dilanggar, secara administrasi negara tidak menyebabkan batal dengan sendirinya atau batal demi hukum terhadap keputusan yang telah dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Gubernur Aceh.

“Justru dengan adanya fakta tidak dipenuhinya mekanisme oleh Gubernur Aceh dalam mengeluarkan Keputusan tersebut dapat menjadi Dasar (dalil) Gugatan bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan dasar bahwa Keputusan Gubernur Aceh tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik secara materiil maupun secara formiil,” demikian Kurniawan. [Red]

Editor : Rahmatsyah

To Top