Layanan Publik

Jusuf Kalla Bilang Soal Mutasi Jabatan Eselon II di Aceh Harus Sesuai UUPA

ACEHTERKINI.COM | Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla mengatakan persoalan mutasi pejabat eselon II di Provinsi Aceh harus berpegang teguh pada Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. Hal itu dikatakan Jusuf Kalla dari keterangan tertulisnya Humas Aceh yang diterima acehterkini, Jum’at (31/3/2017).

Pertemuan antara Gubernur Aceh, Zaini Abdullah dengan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla berlangsung di Kantor Sekretariat Wapres, Kamis (30/3/2017). Dalam pertemuan empat mata itu, Jusuf Kalla menegaskan bahwa Aceh harus berpegang pada Undang – Undang Pemerintahan Aceh.

Zaini Abdullah bersama Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla

Selain melaporkan soal mutasi jabatan eselon II itu, Gubernur Aceh Zaini Abdullah juga menyampaikan terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe.

Zaini menyampaikan agar Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 Tentang KEK Arun Lhokseumawe harus direvisi. Hal tersebut terkait dimana Pemerintah Aceh sebagai pengusul, badan pembangun serta pengelola KEK Arun Lhokseumawe.

Sebelum bertemu Wakil Presiden RI, Gubernur Aceh juga melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor Menko Maritim, Jakarta pada Kamis (30/3/2017) pukul 14.00 wib.

Dalam pertemuan dengan Luhut, Zaini Abdullah juga menyampaikan persoalan yang sama yaitu masalah mutasi jabatan eselon II dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi (Migas) Aceh. [Red]

To Top