Layanan Publik

Begini Alasan Gubernur Aceh Rombak Kabinet Akhir Masa Jabatannya

ACEHTERKINI.COM | Gubernur Aceh, Zaini Abdullah menilai mutasi jabatan eselon II yang digelar Jum’at (10/3/2017) ada sesuatu yang lain. Dalam konperensi pers, Aleuhat (12/3/2017) di Rumoh Kopi, Zaini Abdullah mengatakan sesuatu yang paling dipertimbangkan adalah bagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) tidak terpangkas.

Menurut Zaini apapun basisnya bagi kita tidak boleh UUPA yang berlaku di Aceh bisa terpangkas oleh sesuatu. “saya orang tertua dalam perjuangan ini, untuk mencapai perdamaian ini sangat mahal, kita harus tebus perdamaian ini dengan darah dan nyawa manusia, saya tetap pegang amanah,” kata Zaini dihadapan sejumlah wartawan media cetak, online dan elektronik.

Gubernur Aceh, Zaini Abdullah bersama Kepala Biro Hukum, Edrian Saat Konpres di Rumoh Kopi, Aleuhat 

Selain untuk menyelamatkan UUPA, Zaini juga mengatakan perombakan kabinet itu dilakukan karena ada pejabat eselon II yang sudah tidak disiplin dalam menjalankan Tupoksinya. “Ini sama seperti ada jarum yang menusuk tubuh saya sendiri, maka jarum ini saya buang,” kata Zaini.

Zaini Abdullah menambahkan, pengukuhan sejumlah pejabat masa Plt Gubernur Aceh Soerdarmo telah terjadi penyimpangan. “Yang lantik itu saya, yang mengukuhkan itu Plt gubernur,” ujar Zaini.

Baca Juga : Plt Gubernur Lantik Pejabat Eselon II dan III

Penyimpangan yang dimaksud Zaini Abdullah, menurut Kepala Biro Hukum Pemerintah Aceh, Edrian SH, tidak sesuai dengan filosofi yang dilakukan sesuai Pasal 124 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

“Plt Gubernur Aceh mempunyai kewenangan melakukan pengukuhan terhadap pejabat yang telah menduduki jabatan dan mengisi jabatan yang kosong sesuai dengan tingkatnya. Plt tidak berwenang melakukan promosi jabatan,” kata Edrian.

Masih dikatakan Edrian, Plt Gubernur Aceh juga tidak melakukan koordinasi dalam melakukan pengukuhan sejumlah pejabat dengan Gubernur Aceh yang saat itu sedang mengambil cuti Pilkada 2017.

Baca Juga : Akhir Masa Jabatan, Gubernur Aceh Lantik 33 Orang Pejabat Eselon II

Setelah cuti, kata Edrian, Gubernur Aceh Zaini Abdullah melakukan kajian kembali sehingga melakukan perombakan terhadap kepala SKPA yang mengacu pada Pasal 119 UUPA yang memberikan kewenangan kepada Gubernur Aceh untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat eselon II dalam Pemerintah Aceh.

“Apa yang dilakukan Gubernur Aceh, Zaini Abdullah sudah tepat, bahkan secara etika gubernur juga telah meminta persetujuan melalui surat kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Februari 2017 untuk melakukan pergantian sejumlah pejabat, ini berkaitan dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilukada yang menyebutkan bahwa gubernur dilarang menggantikan pejabat kecuali ada persetujuan dari Mendagri,” kata Edrian.

“Kebijakan Gubernur Aceh, Zaini Abdullah tidak menyimpang aturan. Pasal 18b Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara mengakui satuan pemerintahan yang bersifat khusus dan istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Seperti Aceh yang memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh,” demikian Kepala Biro Hukum Pemerintah Aceh, Edrian S.H. [Firman]

To Top