Hukum

Banyak Perusahaan Tambang Bermasalah, Gubernur Aceh Diminta Lapor Polisi

ACEHTERKINI.COM | LSM Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) mensinyalir banyak sekali perusahaan tambang yang bermasalah di Provinsi Aceh. Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani meminta agar Gubernur Aceh melaporkan perusahaan-perusahaan tersebut ke polisi.

Menurut Askhalani banyak perusahaan tambang di Aceh yang berkedok investasi tapi pada kenyataannya perusahaan itu bodong alias tidak jelas.

“Sebagian besar perusahaan tambang di Aceh itu bisnis portofolio untuk mendapatkan izin dari kabupaten kota kemudian mengklaim jumlah wilayah konsesi hutan, lalu izin itu menjadi agunan bank untuk mendapatkan kredit,” kata Askhalani di Tower Coffee, Selasa (14/3/2017).

Ia mencontohkan ada enam perusahaan yang tidak aktif di Aceh Selatan yang tergabung dalam Prosperity Resources Australia, mereka mengklaim ada 41 ribu luas lahan. Kemudian mereka tempatkan izin mereka ke bursa efek Singapura dan Australia untuk mendapatkan nilai transaksi keuangan.

“Sebagian besar perusahaan yang mengantongi izin di Aceh bukanlah investor seperti yang diharapkan pemerintah, tapi hanya investasi bodong,” ungkap Askhal.

Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani

Selain itu, LSM GeRAK juga menemukan banyak perusahaan tambang di Aceh tidak membayar royalti dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada pemerintah. “Kita ketahui kerugian negara akibat tidak dijalankannya kewajiban perusahaan sudah mencapai Rp41 miliar, walaupun angka di Dinas Sumber Daya Energi dan Mineral Aceh itu hanya mencapai Rp10 miliar,” kata Askhal.

LSM GeRAK Aceh mendesak gubernur membangun kerjasama dengan Panitia Urusan Piutan Negara (PUNP) atau gubernur melaporkan perusahaan itu ke polisi agar mereka bisa menjalankan kewajibannya kepada negara sesuai perundang-undangan yang berlaku. Ataupun Pemerintah Aceh melakukan blacklist terhadap perusahaan tersebut plus nama-nama orang didalamnya.

GeRAK mencatat sampai tahun 2014 ada 138 perusahaan tambang yang sudah mengantongi izin dari kabupaten kota di Aceh. Semua perusahaan itu disinyalir bermasalah. Alamat mereka tidak jelas, belum membayar royalti dan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta belum mengantongi sertifikat Clean and Clear (CnC) dari pemerintah.

Dari 138 itu, GeRAK mencatat ada enam perusahaan yang menjalankan mandatnya melakukan produksi. Pun begitu keenam perusahaan ini juga tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, padahal mereka sudah melakukan kegiatan perkapalan di Aceh. [Firman]

To Top