Layanan Publik

Waspadai Calon Petahana yang “Bergerilya” di Minggu Tenang Pilkada

ACEHTERKINI.COM | Masa tenang Pilkada Aceh 12-14 Februari 2017 nanti dapat memberikan ruang kepada pemilih memikirkan secara matang pilihannya. Namun faktanya masa tenang Pilkada inilah titik puncak kampanye setiap konstestan terutama bagi calon kepala daerah petahana.

Hal tersebut ditulis Pengamat Politik dan Keamanan Aceh, Aryos Nivada dalam keterangannya yang diterima acehterkini, Senin (6/2/2017).

Aryos menyampaikan sejak masa cuti kampanye hingga pencoblosan merupakan masa-masa krusial. Potensi dugaan pelanggaran semakin besar terutama bagi petahana. Meski waktunya hanya beberapa hari, ada kemungkinan petahana bisa mempengaruhi kebijakan pemilih dengan memanfaatkan jabatan sebagai kepada daerah.

Aryos Nivada

“Masa tenang kampanye berpotensi dimanfaatkan petahana untuk bergerilya, sebab masa cuti petahana habis bersamaan dengan masa kampanye, yang perlu mendapat perhatian adalah besarnya keterlibatan aparatur pemerintahan dalam upaya mencari dukungan terhadap petahana,” tulis Aryos Nivada.

Lebih lanjut Aryos menyampaikan birokrasi sangat rentan dimanfaatkan oleh petahana. Kondisi ini karena petahana memiliki jaringan dan berkesempatan melakukan politisasi terhadap birokrasi dan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Cara yang lazim digunakan petahana adalah dengan memanfaatkan jaringan kepada desa, satuan kerja perangkat daerah dan pemanfaatan asset-asset pemerintah serta penggunaan anggaran.

Menurut Aryos cara ini dilakukan karena lemahnya regulasi. Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor B/2355/M.PANRB/07/2015 tanggal 22 Juli 2015 mengatur tentang Netralitas ASN dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintah dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak.

Salah satu butir larangannya adalah aparatur sipil negara dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

“Dalam aturan, cuti petahana yang ikut dalam Pilkada selesai begitu masa kampanye selesai. Idealnya izin cuti hingga selesai pemungutan dan penghitungan suara,” demikian Aryos Nivada. [Red]

To Top