Hukum

Walhi Aceh Laporkan Dua Kasus Merugikan Publik ke Ombudsman

ACEHTERKINI.COM | Walhi Aceh melaporkan dua kasus yang dianggap merugikan publik ke Ombudsman. Pelaporan kasus tersebut diterima langsung oleh Taqwaddin Husein, kepala Ombudsman Perwakilan Aceh. Walhi Aceh melaporkan Gubernur Aceh dan Ketua DPRA karena belum dilakukan revisi Qanun no. 19 Tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah Aceh tahun 2013 – 2033.

Walhi Aceh Laporkan Dua Kasus Merugikan Publik ke Ombudsman

DPRA juga belum menjadikan revisi qanun tata ruang sebagai agenda prioritas dalam Prolega tahun 2017.

Walhi Aceh bersama masyarakat sipil sudah melakukan berbagai upaya mendorong Pemerintah Aceh dan DPRA untuk melakukan revisi qanun tata ruang yang dianggap belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan masyarakat.

Langkah konkrit yang sudah dilakukan, Walhi Aceh sudah menyerahkan draf revisi qanun tata ruang versi masyarakat sipil ke DPRA pada akhir 2016 yang lalu. Dengan harapan agenda revisi dimasukan dalam Prolega tahun 2017.

Fakta yang terjadi dalam rapat paripurna khusus DPRA tanggal 19/12/2016 dengan agenda penetapan Prolega, dari 15 judul rancangan qanun prioritas, revisi qanun RTRWA tidak menjadi agenda prioritas DPRA tahun 2017.

Selain itu, Walhi Aceh juga melaporkan kasus terkait posisi kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) yang berada di Sumatera Utara.

Walhi Aceh melaporkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memindahkan kantor BBTNGL ke Provinsi Aceh. Ada beberapa faktor yang memperkuat alasan kantor BBTNGL harus pindah ke Provinsi Aceh, yaitu:

  1. 80% luas TNGL berada di Provinsi Aceh, sedangkan 20% berada di Sumatera Utara
  2. Akan mempermudah, mempersingkat, dan mempercepat akses pelayanan administrasi bagi masyarakat Aceh, baik untuk keperluan penelitian, koordinasi, maupun kebutuhan administrasi lainnya.
  3. Akan mempermudah Polda Aceh menindaklanjuti kasus di TNGL
  4. Akan mempermudah Pemerintah Aceh melakukan pengawasan terkait transaksi dana untuk perlindungan, pemanfaatan dan pengelolaan secara konfrehensif dan efisien.

Walhi Aceh mengharapkan kepada Ombudsman Perwakilan Aceh untuk dapat menindaklanjuti kedua kasus tersebut.[]

To Top