Hukum

Sudah Enam Paslon Bupati dari Aceh Gugat Sengketa Pilkada ke MK

ACEHTERKINI.COM | Sejak dibukanya pendaftaran pengajuan sengketa Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK) sudah ada enam Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Provinsi Aceh yang mengajukan gugatan sengketa ke MK.

Dilansir laman Mahkamah Konstitusi, Senin (27/2/2017), Keenam Paslon dari Aceh yang mengajukan gugatan perselisihan hasil Pilkada 2017 ke MK adalah Paslon Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues, Abd Rasad – Rajab Marwan. Paslon ini diusung partai Demokrat, PDIP, PPP, dan PBB.

Ilustrasi

Berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues 2017, Calon Bupati ABD Rasad ini memperoleh 20.331 suara. Sedangkan suara terbanyak diraih Calon Bupati Gayo Lues, Muhammad Amru – Said Saini sebanyak 21.115 suara.

kemudian Paslon  Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya, TR. Keumangan – Said Junaidi SE. Paslon ini diusung Partai Golkar, Partai Nasdem, dan PAN.

Selajutnya Paslon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur, Ridwan Abubakar – Abdul Rani yang menggugat perselisihan hasil Pilkada Aceh Timur. Paslon ini mendaftar ke MK pada Senin, 27 Februari 2017 pukul 13.58 WIB. Paslon dari jalur independen ini memberikan kuasa pemohon kepada Sopian Adami S.H.

Kemudian Paslon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara, Fahkrurrazi H Cut – Mukhtar Daud. Paslon ini maju dalam Pilkada 2017 melalui jalur independen.

Berikutnya adalah Paslon Bupati dan Wakil Bupati Pidie, Sarjani Abdullah – Iriawan SE. Paslon yang diusung Partai Aceh ini hanya memperoleh 91.511 suara. Sedangkan suara terbanyak diperoleh Calon Bupati Pidie Roni Ahmad sebanyak 96.184 suara.

Selanjutnya adalah Paslon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil, Safriadi S.H dan Sariman SP. Paslon ini diusung oleh Partai Golkar, Nasdem, PPP dan PKPI.

Masa pendaftaran sengketa Pilkada ke MK dibuka hingga Rabu, 1 Maret 2017. Kemudian K menagendakan pemeriksaan kelengkapan permohonan pemohon, hingga menyampaikan Akta Permohonan Lengkap (APL) dan Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) pada 2-7 Maret 2017.

Baca Juga : Daftarkan Hasil Perselisihan Pilkada ke MK Sampai 1 Maret

Pada tanggal 13 – 14 Maret 2017, MK mulai melakukan pencatatan permohonan pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Kemudian menyampaikan Salinan permohonan pemohon kepada termohon dan pihak terkait. Selanjutnya MK akan memulai sidang pertama kepada para pihak.

Pada tanggal 10 – 19 Mei 2017, MK mulai membacakan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota. [Firman]

To Top