Ekonomi

Pabrik Semen Ancam Potensi Karst Nasional

ACEHTERKINI.COM | Sejumlah kawasan karst di Indonesia tengah mengalami ancaman serius akibat praktik destruktif pertambangan. Krisis ekologis yang mencakup kerusakan hutan, krisis air, hilangnya sumber air, dan tergerusnya hak ekonomi, sosial, budaya (ecosoc rights) merupakan dampak yang tak terhindarkan saat ini.

Pabrik Semen Ancam Potensi Karst Nasional

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menyebut, daerah-daerah seperti Rembang, Pati, Kebumen, Wonogiri, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Maros, Trenggalek, Kupang, Karawang, dan Aceh kini menjadi daerah yang rentan dengan ancaman itu.

Di Rembang, Jawa Tengah, misalnya, pemerintah disinyalir memaksakan beroperasinya tambang dan pabrik semen di kawasan karst Kendeng, Rembang.

“Padahal, di sepanjang pegunungan Kendeng, pertanian warga ditopang dari air yang mengalir dari kawasan ini. Jaringan goanya menyimpan dan mendistribusikan air ke masyarakat,” kata Melky Nahar, aktivis Jatam Nasional, dalam acara diskusi di Kantor Jatam, di Mampang, Jakarta Selatan, Rabu (22/2/2017).

Hal yang hampir sama juga terjadi di Sangkulirang-Mangkalihat, Kalimantan Timur. Pegunungan karst, kata Melky, bagi masyarakat setempat bukan sekedar sumber air tanpa batas, namun juga telah lama menjadi pangkal sungai-sungai besar Kalimantan, menjadi rumah bagi banyak satwa endemik dan bagian kehidupan masyarakat adat, antara lain warga Dayak Basap.

“Namun, saat ini kawasan karst Sangkulirang-Mangkalihat harus menghadapi ancaman dari pabrik semen milik PT Bosowa, Kobexindo Cement dan PT Bengalon Limestone,” tegas Melky.

Di Sulawesi Selatan, lanjut Melky, warga Maros, Pangkep dan Barru juga sedang menghadapi ancaman krisis ekologis yang cukup serius karena kehadiran PT Semen Indonesia yang sebelumnya bernama PT Semen Tonasa dan PT Semen Bosowa.

“Padahal, kawasan karst Maros sebenarnya merupakan situs sejarah purbakala yang seharusnya dilindungi pemerintah,” ucap Melky menambahkan.

Iwan Dento, seorang aktivis asal Maros membenarkan hal itu. Dia memaparkan, kini warga Maros telah mengalami krisis air yang amat memprihatinkan karena sumber daya air warga setempat telah digerus oleh perusahaan tambang.

“Ada dua perusahaan tambang yang beroperasi saat ini di sana. PT Graseda Multinasional dan PT Pusaka Marmer Indah Raya. Juga ada PT Semen Bosowa,” tegas Iwan.

Iwan juga menerangkan, luas kawasan karst di Maros mencapai 40.000 hektare. Setengahnya (20.000 Ha) merupakan kawasan cagar budaya yang masuk sebagai kawasan taman nasional.
“3000 Ha sudah dikapling perusahaan dan sudah diberikan IUP untuk menambang,” jelas Iwan kepada Jitunews.com.

Menurut Iwan, secara hukum, persoalan kawasan karst yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh tidak adanya regulasi dalam bentuk UU yang secara khusus mengatur tentang pelestarian karst.

“Kalau pakai UU tentang Air, itu gimana, kan tunggu ada pencemaran air baru disebut pelanggaran. Kalau pakai UU Taman Nasional, pasti berbenturan dengan UU Pertambangan. Jadi, memang ada ketidakjelasan hukum juga dalam persoalan karst. Pemerintah harus segera bersikap. Ini soal nasib generasi di masa depan,” tegas Maros. — jitunews.com

To Top