Politik

Koalisi NGO HAM Aceh Temukan Indikasi Politik Uang di Pilbup Bireuen

ACEHTERKINI.COM | Koalisi NGO HAM Aceh, menemukan indikasi money pilitik (politik uang) pada pilkada Bupati dan Wakil Bupati Bireuen. Hal itu dikatakan  Ketua Koalisi NGO HAM Aceh Zulfikar Muhammad, belum lama ini.

Koalisi NGO HAM Aceh Temukan Indikasi Politik Uang di Pilbup Bireuen

Dikatakan Zulfikar, hasil penelusuran pihaknya, salah satu pasangan calon bupati yang maju lewat partai nasional (parnas), diduga melakukan politik uang secara terang-terangan. Tim sukses atau tim pemenangannya mendatangi warga sehari sebelum hari pencoblosan dan pada hari pencoblosan dengan memberikan uang Rp 100.000 kepada masyarakat untuk memilih pasangan calon tersebut.

“Hampir semua keterangan yang kita dapatkan dari masyarakat, orang yang membagi-bagikan uang itu sangat kita kenal, salah satu cara mereka menggunakan jaringan keluarga salah satu paslon bupati tersebut. Ambil uang harus pilih paslon tertentu. Ketika terima uang sudah dianjurkan untuk memilih calon bupati tertentu,” kata Zulfikar.

Dikatakannya, NGO HAM menemukan modus politik uang itu dengan mengumpulkan KTP masyarakat. Awal Februari salah satu kontestan bupati yang diusung parnas itu, mengumpulkan KTP masyarakat, sedangkan calon itu jelas-jelas maju lewat partai yang tidak perlu lagi KTP.

Bahkan masa pengumpulan KTP sebagai syarat calon bupati yang maju lewat jalur independan pun sudah lewat. Rupanya KTP itu terdapat list daftar nama masyarakat sebagai dokumen penerima uang Rp 100.000 dari salah satu calon itu.

“Kami menemukan yang kasih KTP dikasih uang 100.000, uang itu dikasih satu hari sebelum pencoblosan dan pada hari pencoblosan, bahkan ada yang dikasih uang setelah pencoblosan,” terang Zulfikar.

Hasil temuan pihaknya lagi, tambah Fikar, seolah-olah yang kasih KTP itu tim pemenangan atau tim sukses. Tetapi masyarakat penerima uang dan yang kasih KTP itu tidak merasa sebagai tim pemenangan atau timses dari pasangan itu.

Atas temuan data-data itu dan saat ini pihaknya masih melakukan pengumpulan data-data tambahan lainnya. “Hampir semua kecamatan kita temukan informasi bagi-bagi uang secara terang-terangan (vulgar), bahkan masyarakat juga memberikan keterangan bahwa uang Rp 100.000 itu untuk memilih calon itu,” kata Fikar.

(Andika Primasiwi / CN26 / SM Network/suaramerdeka.com)

To Top