Hukum

KIP Aceh dan Panwaslih Dikritik Karena Pilkada Tidak Berbasis Hukum

ACEHTERKINI.COM | Penyelenggara Pilkada di Aceh mendapat protes dari Tim Pemenangan Calon Gubernur Aceh Nomor Urut (5) Muzakir Manaf – TA. Khalid. Juru Bicara Tim Pemenangan Calon Gubernur yang diusung Partai Aceh, Gerindra, PBB, PKS dan PKPI, Nasir Djamil mengatakan, pelaksanaan Pilkada Aceh 2017 tidak berbasis hukum.

Menurut Nasir Djamil pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati/wakil bupati, walikota dan wakil walikota tahun 2017 di Aceh telah menyimpang dati ketentuan perundang-undangan secara terstruktur, sistematis dan massif.

Konperensi Pers Tim Pemenangan Calon Gubernur Aceh Nomor Urut (5) Muzakir Manaf – TA. Khalid —acehterkini

Dalam konperensi pers di Kantor Pemenangan Partai Aceh di Lamprit, Banda Aceh, Sabtu (25/2/2017), Nasir Djamil bersama Kamaruddin Abu Bakar, Nurzahri dan Suadi Sulaiman mengatakan penyelenggara Pilkada di Aceh telah mengabaikan PKPU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah.

“Ini terkait dengan grouping TPS di gampong-gampong, misalnya ada satu desa yang memiliki 1.200 pemilih dibuat 4 TPS dimana seharusnya hanya boleh ada dua TPS, masalah ini memudahkan terjadinya kecurangan saat pemungutan suara di TPS-TPS diseluruh Aceh serta saat rekapitulasi suara,” ujarnya.

Baca Juga : Pelaksanaan Pilkada Aceh Langgar Qanun Nomor 12 Tahun 2016

Kemudian juga penyelenggara Pilkada Aceh, KIP dan Panwaslih juga telah mengabaikan ketentuan PKPU Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.

“Aturan PKPU itu menuntut transparansi, tapi yang terjadi justru penyelenggara Pilkada tidak transparan dengan tidak ditempelnya form C1-KWK pada sarana pengumuman di masing-masing gampong. Ini tidka dilakukan sehingga cacat hukum,” kata Nasir Djamil.

Masalah ini kata Nasir Djamil sudah disampaikan oleh saksi-saksi Partai Aceh di kabupaten kota tapi tidak diindahkan sehingga “Klimaksnya” protes dan kritik terhadap penyelenggara Pilkada Aceh disampaikan dalam Rapat Rekapitulasi Pilkada Aceh 2017 di Gedung DPRA hingga para saksi walkout dari rapat tersebut.

Partai pengusung Calon Gubernur Aceh Nomor Urut (5) yaitu Partai Aceh, PKS, Gerindra, PBB, PAN dan PKPI juga akan memberikan keterangan yang sama terkait masalah-masalah tersebut.

“Pelaksanaan Pilkada Aceh telah dilakukan dengan cara melanggar hukum baik tentang jumlah pemilih dan TPS, hak pilih warga yang tidak terpenuhi maupun pengumuman form C1 KWK sebagai bentuk transparansi Pilkada tidak dilakukan, shingga menjadi cacat hukum dan tidak sah,” demikian Nasir Djamil. [Firman]

To Top