Layanan Publik

Gubernur Aceh Teken Perbub APBK Abdya 2017

ACEHTERKINI.COM | Gubernur Aceh, Zaini Abdullah telah menandatangani Peraturan Bupati (Perbub) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat Daya (Abdya) tahun 2017 pada Senin (27/2/2017) kemarin di Banda Aceh. Perbub APBK 2017 yang telah disahkan tersebut berjumlah Rp.954.000.000.000.

Bupati Abdya Jufri Hasanuddin mengatakan, ada beberapa item dalam mata anggaran yang harus diperjuangkan sehingga terjadinya keterlambatan yang memakan waktu satu bulan lebih untuk proses pengesahan.

Jufri Hasanuddin

Perjuangan panjang yang dilakukan tersebut diantaranya, mengenai dana Bantuan Sosial (bansos) yang menjadi prioritas utama demi kepentingan rakyat, termasuk juga didalamnya insentif tenaga kontrak yang dulunya dianggap belum ada kejelasan.

“Bukan maksud kita untuk mengulur-ulur waktu, akan tetapi ada beberapa item yang harus kita pertahankan. Seperti bantuan sosial, insentif tenaga kontrak dan sejumlah item anggaran lainnya,” ungkap Bupati Jufri kepada sejumlah wartawan di Pendopo Bupati setempat, Selasa (28/2/2017).

Menurut Bupati Jufri, bantuan sosial sangat penting untuk diperjuangkan, karena berhubungan langsung dengan masyarakat dan sudah menjadi program tahunan pemerintah, seperti santunan kematian, santuan anak yatim, beras keluarga miskin (Raskin), Umrah Gratis dan Beasiswa tetap akan dipertahankan.

Selain itu, tunjangan untuk para pegawai negeri sipil (PNS) berupa TC dan insentif Beban Kerja (BK) masih juga dapat dipertahankan. Kecuali mengenai rekening listrik gratis yang juga menjadi program pemerintah tidak dapat dipertahankan, karena ada beberapa pertimbangan yang harus dikaji kembali.

“Yang kita lihat disini adalah kepentingan rakyat, karena berefek langsung dengan rakyat adalah bantuan sosial. Kalau infrastruktur merupakan hal yang sama-sama untuk dinikmati. Alhamdulillah, meskipun tidak sempurna namun sudah berhasil kita perjuangkan,” tuturnya.

Mulai Rabu (1/3/2017), lanjut Bupati Jufri, Perbub APBK tersebut sudah sah untuk dijalankan. Hal-hal lain nantinya tentu akan ditindaklanjuti dengan pembuatan dokumen pengguna anggaran (DPA). Dipastikan pada Senin (6/3/2017) posisi anggaran Abdya sama dengan kabupaten/kota yang lainnya di Aceh.

“Ini akan menjadi pengawasan kita bersama, sebagai eksekutif dibidang anggaran sampai 13 Agustus 2017 masih tetap kita jalankan, jika sudah berakhir maka akan diteruskan oleh Bupati terpilih selanjutnya,” demikian tutur Jufri. [Rizal]

To Top