Hukum

GERAK desak Gubernur Cabut 22 IUP Bermasalah

ACEHTERKINI.COM |  GeRAK Aceh mendesak Gubernur Aceh segera menerbitkan SK Pencabutan 22 IUP yang non Clear and Clean (CNC). Dan ada 2 IUP Operasi Produksi yang berstatus CNC yang sebelumnya telah dilaporkan ke KPK.

“Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastikan hukum yang jelas bagi izin tambang yang beroperasi di Aceh,” kata Askhalani dalam keterangannya, Selasa (21/2/2017).

GERAK desak Gubernur Segera Cabut 22 IUP Bermasalah
Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani

Menurut Askhalani hal tersebut didasari tindak lanjut Permen ESDM No. 43 Tahun 2015 tetang evaluasi IUP. Dimana disebutkan sampai batas waktu per 2 Januari 2017 yang diperpanjang hingga 31 Januari 2017, IUP yang masih berstatus Non CNC harus segera dicabut. Jadi tidak alasan bagi Pemerintah Aceh untuk mengulur waktu penerbitkan SK Pencabutan IUP.

Hasil penelusuran, GeRAK Aceh menemukan ada kejanggalan terhadap hasil evaluasi IUP yang diserahkan ke Dirjen Minerba beberapa waktu yang lalu. Pasalnya pada Surat A.n Gubernur Aceh No. 545/22651 per tanggal 28 Desember 2016 yang ditandatangi Sekda Aceh, memberikan rekomendasi sertifikasi Clean and Clear terhadap 14 IUP yang seharusnya dicabut karena dianggap selama ini tidak patuh terhadap peraturan yang ada.

“Selain itu dari jumlah IUP yang ada hanya 2 IUP yang memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), padahal kenyataanya banyak izin tambang yang masih berada di kawasan hutan,” sebutnya.

GeRAK mencium adanya permainan dan menunjukan sikap tidak konsistennya Pemerintah Aceh dalam melakukan evaluasi IUP yang ada. Sebagaimana kita ketahui pada tanggal 12 Oktober 2016 GeRAK Aceh beserta korsorsium Antikorupsi mendesak Gubernur melakukan perpanjangan moratorium yang dimaksudkan untuk menertibkan izin-izin yang bermasalah, bukan malah terkesan menutup-nutupi kesalahan para pemilik tambang yang bermasalah.

“Untuk itu kami meminta Gubernur segera klarifikasi kepada publik Aceh terkait hal ini. Apakah keputusan tersebut diambil telah berkoordinasi dengan gubernur non aktif atau Plt. Gubernur pada saat itu.  Dan apakah Sekda memang benar memiliki wewenang atas hal tersebut dengan mengatasnamakan Gubernur Aceh,” ujar Askhalani. [Red]

Editor : Rahmatsyah

To Top