Hukum

Daftarkan Hasil Perselisihan Pilkada ke MK Sampai 1 Maret

ACEHTERKINI.COM | Bagi Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota yang ingin mengajukan perkara hasil perselisihan pada Pilkada 2017 ke Mahkamah Konstitusi (MK) paling lambat hingga Rabu, 1 Maret 2017 mendatang.

Dilansir dari laman Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (27/2/2017), pengajuan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan pada Pilkada serentak 2017 sudah dibuka sejak 22 Februari 2017.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues H. Abd Rasad – Rajab Marwan sudah mengajukan permohonan ke MK terkait perselisihan hasil pemilihan pada Jum’at 24 Februari 2017. Kemudian Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya TR Keumangan – Said Junaidi juga sudah mengajukan permohonan ke MK.

Ilustrasi

Kemudian pada 2 – 7 Maret, MK menagendakan pemeriksaan kelengkapan permohonan pemohon, hingga menyampaikan Akta Permohonan Lengkap (APL) dan Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL).

Pada tanggal 13 – 14 Maret 2017, MK mulai melakukan pencatatan permohonan pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Kemudian menyampaikan Salinan permohonan pemohon kepada termohon dan pihak terkait. Selanjutnya MK akan memulai sidang pertama kepada para pihak.

Pada tanggal 10 – 19 Mei 2017, MK mulai membacakan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota. [Red]

To Top