Hukum

Berikut Syarat Kandidat Ajukan Gugatan Pilkada ke MK

ACEHTERKINI.COM | Pilkada serentak di 101 daerah yang saat ini masih dalam tahap rekapitulasi hasil perhitungan suara, rentan dengan gugatan. Tapi sebetulnya tidak semua calon bisa ajukan gugatan, ada syarat yang harus dipenuhi.

Dalam Pasal 156 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah perselisihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Syarat Kandidat Ajukan Gugatan Pilkada ke MK
Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat (Foto: Hafidz Mubarak/Antara Foto)

Pasal 157, perkara hasil pilkada di provinsi, kabupaten atau kota, diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus. Namun karena hingga saat ini belum dibentuk, maka dikembalikan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.
 – Pasal 157 ayat 4 UU Pilkada 

Gugatan ke MK itu paling lambat diajukan 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara oleh KPU provinsi atau kabupaten, kota, dilengkapi dokumen bukti dan keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara.

Jika permohonan diterima, MK akan memutuskan perkara itu paling lama 45 hari kerja sejak diterimanya permohonan. Putusan MK bersifat final dan mengikat.

Nah, UU Pilkada mengatur lebih rinci soal syarat kandidat yang bisa mengajukan gugatan hasil pilkada ke MK diatur dalam pasal 158. Berikut aturannya:

Ketentuan untuk Pilgub 

  1. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.
  2. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 sampai dengan 6.000.000, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.
  3. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 sampai dengan 12.000.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.
  4. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi. 

Ketentuan untuk Pilwalkot dan Pilbup:

  1. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
  2. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000-500.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
  3. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000-1.000.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota. 
  4. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.
Wakil Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy, mengatakan MK punya kewenangan untuk menentukan apakah permohonan gugatan itu diterima atau ditolak, termasuk soal sumber data penduduk yang jadi landasan. Kemungkinan merujuk data Sensus 2015.
“Silakan gugat ke MK, tinggal hitung legal standingnya cukup enggak berdasarkan undang-undang. Nanti ada perdebatan berdasarkan jumlah penduduk, dan lainya. Biar MK yang putuskan,” ucap Lukman.

Sumber : Kumparan

To Top