Layanan Publik

Begini Aturan Masa Tenang Pilkada 2017

ACEHTERKINI.COM | Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Ardiantoro mengatakan, Berdasarkan peraturan yang ada, tidak boleh ada aktivitas politik pada masa tenang pada 12-14 Februari 2017. Karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengimbau kepada siapa pun untuk ikut menjaganya.

“Hormati orang yang membutuhkan ketenangan untuk memilih calon pemimpin. Dan, tidak membuat kegiatan untuk mengganggu ketenangan hari H,” kata Ketua KPU, Juri Ardiantoro di Gedung KPU, Jakarta, Selasa 7 Februari 2017.

Sebagaimana dikutip dari vivanews.com Rabu (8/2/2017), Juri menjelaskan, maksud dari pemberian masa tenang selama tiga hari sebelum pencoblosan. Pertama, membuat suasana tenang menjelang pemungutan suara.

Kedua, memberikan kesempatan pemilih untuk mempertimbangkan para calon berdasarkan pengetahuan masing-masing terhadap mereka selama masa kampanye. Ketiga, masa tenang untuk membersihkan semua alat peraga Pilkada yang ada di ruang publik.

“Dan, yang lebih penting, agar ketenangan ini bisa terjaga, adalah tidak boleh ada kegiatan apapun yang dikategorikan kampanye. Misalnya, pengumpulan masa yang terbukti menjadi ajang kampanye, itu melanggar kampanye, di luar jadwal dan itu pidana,” katanya.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Boy Rafli Amar mengimbau, agar masyarakat tidak melakukan aktivitas yang berpotensi merusak ketenangan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017.

Ilustrasi

“Tanggal 12, 13, dan 14 (Februari) itu masa tenang, karena cuma tiga hari. Karena itu, di hari tenang dimohonkan kepada semua pihak masyarakat untuk memberikan suasana kondusif. Agar, memberikan ketenangan,” kata Boy.

Menurut Boy, pada masa tenang itu akan dimanfaatkan oleh petugas Bawaslu, KPU untuk menyiapkan sarana dan prasarana, guna proses pengambilan suara pada tanggal 15 Februari 2017.

“Termasuk juga, check in terakhir logistik pemilu. Itulah yang kami harapkan. Biar petugas kami konsentrasi dengan baik, tanpa ada gangguan pihak mana pun,” ujar Boy.

Kepolisian, menurut Boy, tidak melarang masyarakat menyampaikan aksinya. Namun, dalam penyampaian pendapat dapat dilakukan dengan tertib. “Jika ada unjuk rasa, atau ada pengerahan massa dan sebagainya, ya mohon, yang penting tidak menimbulkan kegaduhan,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi Pemilihan Umum, Hadar Nafis Gumay mengakui, lembaganya kesulitan untuk mengawasi kampanye yang dilakukan melalui media sosial. Menurutnya, KPU tidak memiliki otoritas menyetop mereka yang
melakukan kampanye di medsos.

“Kami enggak bisa atur buzzer-buzzer itu,” kata Hadar, usai rapat koordinasi kesiapan terakhir penyelenggaraan Pilkada Serentak di Gedung KPU, Jakarta, Selasa 7 Februari 2017.

Saat ini, lanjut Hadar, KPU hanya bisa mengimbau para netizen dan para buzzer tidak melakukan kampanye di media sosial saat minggu tenang. Alasannya, landasan undang-undang tidak cukup.

Ia pun berharap, ke depan KPU mempunyai regulasi untuk mengawasi dan menyetop media sosial selama minggu tenang Pilkada dan Pemilu. “Ke depan, kita harus cari cara. Kalau KPU sekarang, ya cuma imbau,” katanya.

Hadar juga berharap, Bawaslu bisa semakin memperketat pengawasan kampanye, terutama melalui media sosial saat minggu tenang. Kemudian, meminta institusi yang mempunyai otoritas, atau kemampuan menyetop untuk bekerja.

Meski belum ada regulasi yang mengikat mengenai kampanye di media sosial, Hadar menilai, aktivitas kampanye pada tahapan minggu tenang jelang Pilkada seharusnya tidak diperbolehkan.

Hari penentuan Pemilihan Kepala Daerah, atau Pilkada, atau Pemilukada segera tiba. 15 Februari 2017, warga melakukan pencoblosan secara serentak di 101 daerah. [Red]

To Top