Sosial

Banyak Laporan Tidak Resmi Masuk Ke Panwaslih Abdya

ACEHTERKINI.COM | Terkait dengan banyaknya pelanggaran selama proses tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), pihak Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) setempat banyak menerima laporan yang tidak resmi.

Artinya, setiap laporan yang masuk tidak disertai dengan alat bukti berupa video, rekaman dan foto bahkan dokumen pendukung lainnya. Malahan yang bersangkutan sebagai pelapor juga tidak mampu menunjukkan saksi terkait pelanggaran itu.

“Ketika kita minta datang ke kantor Panwaslih, yang bersangkutan (pelapor) tidak mau datang dengan berbagai macam alasan,” kata Anggota Panwaslih Abdya, Rahma Rusli diruang kerjanya, Kamis (2/2/2017) yang juga turut didampingi anggota Panwaslih lainnya Ilman Saputra dan Wildan.

Ilusrasi

Kepada awak media, Rahma demikian sapaan akrabnya, menjelaskan, banyak laporan yang diterima terkait dengan pelanggaran dalam Pilkada. Akan tetapi setiap laporan itu masih dinilai lemah, sehingga pihaknya tidak dapat melakukan tindak lanjut atau memproses laporan pelanggaran dimaksud.

“Banyak laporan yang kita terima, akan tetapi kalau laporan secara resmi belum ada satupun, karena yang bersangkutan hanya mengirim via ponsel dan ucapan secara lansung,” tuturnya.

Laporan itu, lanjut Rahma, tidak sertamerta diterima begitu saja, akan tetapi perlu proses untuk menguatkan laporan pelanggaran tersebut. Yang melapor juga ada kriterianya yakni warga Indonesia, Peserta Pemilu dan masyarakat yang sudah cukup umur. Kemudian dibuktikan dengan dokumen adanya video, rekaman dan foto.

“Jika laporan itu sudah lewat masa 7 hari, maka kita anggap sudah kadaluarsa. jadi tidak bisa diproses,” sebut Rahma.

Disamping itu, Rahma juga mengatakan, pelanggaran yang sudah diproses akan diserahkan kepada instansi yang membidangi jenis pelanggaran itu sendiri. Jika arahnya kepada pidana, maka akan diserahkan kepada pihak Kejaksaan dan Kepolisian selaku Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk melakukan eksekusi.

“Kalau kita (Panwaslih) tidak ada wewenang untuk melakukan eksekusi, akan tetapi ada bidangnya masing-masing, termasuk APN yang berpolitik juga ada tempatnya untuk diberikan laporan,” ungkapnya.

Meski banyak laporan yang masih belum ada kekuatan syarat buktinya, tambah Rahma, pihaknya saat ini juga sedang menindaklanjuti masalah adanya oknum PNS di Abdya yang terlibat ikut kampanye salah satu Pasangan Calon (Paslon) termasuk memboyong kendaraan dinas ke lapangan. “Masalah ini sedang kita proses, termasuk sejumlah temuan pelanggaran lainnya,” tambahnya.

Mengenai perusakan alat peraga kampanye (APK) Paslon Kandidat di Abdya, lebih lanjut Rahma mengemukakan, kalau masalah itu dapat diselesaikan langsung dilokasi tempat kejadian dengan proses damai. “Kita turut mendampingi proses damai itu, karena sudah masuk kedalam ranahnya tugas kita,” demikian singkatnya. (RiZal)

To Top