Layanan Publik

Aceh Bakal Miliki Aplikasi Ruang Desa dari Kementerian

ACEHTERKINI.COM |  Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang masuk dalam tahap uji coba aplikasi ruang desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Aplikasi ini merupakan kerja sama antara Kementerian Desa dengan Pemerintah Australia melalui bantuan teknis dari Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (Kompak).

Aplikasi Ruang Desa tersebut sebagai wadah komunikasi antara aparat desa dan fasilitator desa. Dengan adanya aplikasi Ruang Desa ini, sekitar 21.000 fasilitator di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa yang sudah direkrut Kementerian Desa dapat dimudahkan komunikasinya untuk membimbing para aparat desa dan fasilitator lokal yang baru direkrut untuk menjawab pertanyaan dan memberikan petunjuk dalam melakukan pekerjaan sehari-hari.

Eko Putro Sandjojo

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo menyatakan bahwa teknologi merupakan instrumen kunci yang dapat mendukung pembangunan desa.

“Melalui aplikasi mobile ini, para fasilitator dan aparat desa tidak hanya akan mendapatkan akses cepat terhadap informasi yang relevan yang mereka butuhkan, namun juga dibekali dengan sarana yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka,” ujar Eko pada acara launching Ruang Desa, di Gedung Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

la menambahkan dengan adanya Ruang Desa ini diharapkan akan membantu para fasilitator menjadi lebih efisien dan efektif dalam memberikan dukungan kc desa-desa. Utamanya, hal ini akan menyediakan data real-time bagi kementerian.

Data ini dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang mendesak di desa dan menentukan lokasi mana saja yang mengalami permasalahan tersebut.  “Ini memberikan jawaban untuk para penggiat desa, masyarakat untuk mendapatkan informasi cepat dan relevan,” imbuhnya.

Meski demikian, sambung dia, untuk tahap uji coba, aplikasi tersebut baru dapat dilakukan di tiga provinsi, yakni Aceh, Jawa Timur, dan NTT. “Untuk tahap awal baru di tiga provinsi, sembari dilakukan penyempurnaan. Setelah sempurna baru akan dilakukan di semua wilayah,” jelasnya.

Sumber : Suara Merdeka

To Top