Sosial

“Ulama dan Umara dalam Perspektif Politik”

ACEHTERKINI.COM | Pemilihan kepala daerah di Provinsi Aceh yang akan berlangsung pada tanggal 15 Februari 2017 menjadi ajang sangat penting dalam pembangunan kehidupan rakyat dimasa mendatang. Pemilukada tentu saja menjadi kunci utama terhadap maju dan mundur suatu wilayah dalam negara, karena Pemilukada diisyaratkan sebagai momentum melahirkan pemimpin daerah yang memiliki kewenangan utama dalam penggunaan fasilitas negara termasuk memberi harapan terhadap perbaikan kehidupan masyarakat.

Momentum Pemilukada juga terlihat berbagai gejala yang menunjukkan arah pengembangan masyarakat dimasing-masing kontestan atau calon kepala dan wakil kepala daerah. Bagi politisi atau aktivis mungkin saja dapat membaca arah pengembangan rakyat dimasa depan dengan melihat visi dan misi calon kepala daerah tetapi bagi masyarakat awam hal ini tidak terbaca apalagi kawasan masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah. Maka tidak jarang kita dapatkan sikap apatis atau euforia dimana rakyat hanya menimati pemilukada sebatas sebatas hiburan pada masa-masa kampanye.

Tarmidinsyah Abu Bakar

Pada kalangan masyarakat awam di Aceh momentum Pemilukada hanya terkonsentrasi pada pemilihan orang yang dipandang lebih dekat dengan mereka atau lebih familiar dengan rakyat atau dirasa lebih berpihak kepada rakyat dalam perspektif mereka.

Meskipun hal ini selalu salah dalam menafsirkan karena setelah terpilih harapan rakyat tersebut menjadi sirna, dimana kemudian masyarakat mendapatkan pemimpin yang terpilih sudah terikat dengan protokoler lainnya. Kemudian rakyat sebahagian besar kecewa dan menunggu pemilukada berikutnya dan tentu saja menunggu pemimpin berikutnya dengan harapan lebih dekat dengan mereka.

Aceh menjadi salah satu daerah yang unik dalam Pemilukada atau dalam setiap pemilihan rakyat terhadap momentum pemilu dan pemilukada. Uniknya karena melibatkan unsur religi yang dominan dalam menentukan pilihan rakyat, bahwa seseorang yang dipilih harus dapat membaca Alquran, terlihat lebih alim, bertaqwa, terlihat jujur dan pribadi yang amanah.

Intinya secara keagamaan calon yang dipilih sedapat mungkin adalah mereka yang terlihat bertaqwa kepada Allah SWT. Hal inilah yang telah menjadi sebuah ideologi dalam pemilihan rakyat di Aceh ketika tidak ada faktor-faktor dominan lain misalnya tentang persatuan rakyat Aceh yang menjadi elemen penting namun itu hanya berlaku dimasa tertentu.

Akibat ideologi tersebut maka ranah politik di Aceh diwarnai dengan isu-isu yang tergolong sektarian yang mengikat pemilih dan hal ini pula yang sedikit banyaknya telah menjadikan elit politik membuat keputusan dan melakukan aksi-aksi yang tergolong salah kaprah dalam politik.

Kenyataannya mereka yang terpilih seringkali menjadi tumbal hujatan pada masa-masa memimpin karena kenyataannya rakyat tidak pernah berubah dan berulangkali pembangunan justru terjadi gap antara kebutuhan rakyat dan pembangunan itu sendiri. Oleh karenanya visi dan misi seorang calon kepala daerah tidak pernah menjadi alat yang dapat mempengaruhi keputusan rakyat bahkan rakyat tidak pernah mau tahu tentang itu. Sesungguhnya disinilah awal fatal bagi pembangunan rakyat itu sendiri dalam perspektif politik pemilihan rakyat.

Demikian pula para politisi senantiasa tidak mampu menahan diri untuk mengeksploitasi hal-hal yang dapat mempengaruhi masyarakat misalnya menyeret ulama dalam politik pragmatis dan bahkan yang lebih parah justru menjadikan ulama sebagai Wakil dalam merebut kepala daerah tanpa mempertimbangkan dampak negatif dari keputusan dan aksi politiknya. Bukankah Wakil Kepala Daerah adalah Alter Ego (orang kepercayaan utama) Kepala Daerah dalam kepemimpinannya?. Dalam perspektif politik keputusan tersebut tanpa disadari sesungguhnya dapat digolongkan sebagai penipuan dan pembodohan rakyat.

Posisi Ulama dan Umara

Ulama adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islambaik dalam masalah-masalah agama maupum masalah sehari hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Makna sebenarnya dalam bahasa Arab adalah ilmuwan atau peneliti, kemudian arti ulama tersebut berubah ketika diserap kedalam Bahasa Indonesia, yang maknanya adalah sebagai orang yang ahli dalam ilmu agama Islam.

Pengertian ulama secara harfiyah adalah “orang-orang yang memiliki ilmu”. Dari pengertian secara harfiyah dapat disimpulkan bahwa ulama adalah ; orang Muslim yang menguasai ilmu agama Islam, Muslim yang memahami syariat Islam secara menyeluruh (kaffah) sebagaimana terangkum dalam Al-Quran dan ”as-Sunnah” dan Menjadi teladan umat Islam dalam memahami serta mengamalkannya.

Umara adalah pemimpin yang menguasai ilmu dan kendali pemerintahan, umara dapat diangkat dari kalangan orang biasa yang memiliki pengetahuan atau pendidikan serta pengalaman dalam pemerintahan atau yang diyakini dan dipilih oleh rakyat dalam wilayah yang menganut mekanisme pemilihan rakyat sebagaimana di Indonesia.

Peran umara dalam wilayah atau negara tertinggal dapat saja terpilih dari kalangan orang yang memahami memajukan ekonomi rakyat tanpa mempertimbangkan pemahaman ilmu agama, maka perlulah peran dan fungsi ulama sebagai penyeimbang bukan justru menjadi wakil yang dapat diperintah oleh kepala daerah.

Dengan pemahaman sebagaimana diatas, maka dalam kompetisi politik pragmatis maka peran-peran ulama harus dapat direduksi sedapat mungkin agar tidak menimbulkan keraguan dalam kepercayaan ummat dan melemahkan ulama lainnya yang dapat membahayakan terhadap hal yang lebih besar yakni agama Islam.

Keterlibatan pemuka agama secara dominan dalam hal-hal yang lebih banyak mudharatnya akan berdampak pada gejala-gejala kerapuhan Islam, hal ini telah terjadi dibenua lain pada masa silam. Para ulama sedianya adalah penjaga gawang moralitas dalam segala aspek kehidupan umat, termasuk moralitas para penguasa.

Dengan demikian peran ulama dalam masyarakat sungguh tidak tepat jika ditempatkan sebagai wakil Umara, tetapi ulama dan umara harus diposisikan sejajar dengan membagi fungsi dan peran masing-masing dan tentu posisinya dapat memperingatkan umara dalam moralitas. Bagaimana mungkin seorang ulama diperintah oleh orang biasa yang kebetulan dipilih rakyat sebagai kepala daerah. Bukankah dalam kehidupan masyarakat Aceh status sosial ulama setingkat diatas masyarakat biasa? Bukankah menjadi wakil kepala daerah akan melemahkan ulama dalam status sosialnya?

Seharusnya Politik Ulama

Seorang ulama dalam kehidupan sehari-hari seharusnya melepaskan diri atau menjaga jarak namun tetap memberi perhatian dan memberikan masukan-masukan kepada umara agar umara tidak bertindak diluar moralitas agama tanpa pamrih. Maka ulama dalam komunitas Islam yang kuat lebih terlihat sebagai tokoh-tokoh mandiri yang religius tanpa menggantungkan diri dengan hiruk-pikuk penggunaan uang negara. Memiliki lembaga pendidikan agama yang mandiri atau tidak memiliki lembaga pendidikan namun mampu memposisikan diri sebagai pribadi yang merdeka dalam politik maupun pemerintahan.

Dengan demikian umara juga perlu mendorong posisi dan keberadaan ulama sebagaimana penulis sampaikan bukan justru mengajarkan dan menyeret ulama kepolitik pragmatis. Ulama sedianya memang diminta untuk berpolitik tetapi yang perlu diingat bukan berpolitik pragmatis, bukan mengikuti kompetisi politik, bukan harus menjadi politisi partai karena itu adalah wilayah yang sempit dalam dunia politik apalagi UUD 1945 menegaskan Indonesia bukanlah negara Islam.

Politik harus dipahami secara luas oleh kalangan ulama dari berbagai sisi kehidupan ummat, mengawal pengaruh global dengan memberikan pendidikan dini kepada anak-anak bangsa, mempersiapkan generasi Islam dimasa depan adalah bahagian dari tugas utamanya.Karena itu persaingan politik partai yang sekedar rebutan penguasa anggaran negara sebagaimana diterapkan saat ini di Aceh belumlah perlu keterlibatan mereka yang disebut ulama.

Karena siapapun yang terpilih sebagai kepala daerah maka ulama akan tetap dihormati. Tetapi tentu tidak dihormati ketika mereka terlibat dalam mendukung kompetitor apalagi menjadi salah satu kontestan pada pemilihan bahkan penulis sangat mengkuatirkan hal ini akan menjadi awal dari pelecehan terhadap ulama.

Alasan klasik yang menyeret ulama dalam kompetisi politik kepartaian biasanya bersembunyi dibalik kalimat “Daripada Kaplat Jadi Pemimpin Lebih Baik Ulama Mengambil Alih” hal ini bukanlah argumentasi yang kuat, karena pada dasarnya mereka yang ingin disebut ulama tempatnya bukanlah dalam kubangan persaingan politik pragmatis.

Menurut penulis ketika seorang ulama maju sebagai salah satu kontestan maka ulama tersebut sudah mengambil keputusan mengganti profesinya, Ia sudah siap untuk tidak lagi digelar sebagai ulama. Oleh karenanya rakyat disuatu daerah yang sudah cerdas dalam memilih tidak akan memilih ulama untuk urusan negara dan politik karena mereka tidak akan membiarkan kehilangan panutan dalam aqidahnya yaitu Ulama. Berikut politisi atau umara yang baik tidak akan menyeret dan menggunakan ulama untuk menarik dukungan rakyat karena dalam etika politik hal ini dapat digolongkan sebagai pembodohan rakyat dan menipu rakyat.

Oleh : Tarmidinsyah Abubakar
Penulis adalah Inisiator Pendiri Partai Lokal “Gabungan Rakyat Aceh Mandiri” (Partai GRAM)

To Top