Hukum

Tim dari Abdya Jajaki Putusan DKPP ke KIP Aceh

ACEHTERKINI.COM | Tim investigasi yang sudah dibentuk di Aceh Barat Daya terkait putusan DKPP yang berdampak hilangnya Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut (4) akan melakukan jejak pendapat dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dalam waktu dekat ini.

“Hari ini, kita akan berangkat ke Banda Aceh untuk menjajaki putusan DKPP kepada KIP Aceh, agar dasar hukumya jelas untuk menjaga keamanan Pilkada damai di Abdya,” kata Ketua Komisi A DPRK Abdya Iskandar dalam acara Rapat Tim Investigasi di Ruang Rapat Gedung DPRK, Selasa (24/1/2017).

Tim Investigasi dari Abdya Mengeluarkan Rekomendasi terkait putusan DKPP di DPRK setempat [Rizal] 

Tim yang terdiri dari unsur DPRK Abdya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu), Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih), Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Sekretariat KIP, Majelis Adat Aceh (MAA), Pengurus Partai Amanat Nasional (PAN), Pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), perwakilan Satpol PP, Kesbangpol dan unsur Pers, akan melakukan dengar pendapat ke Kantor KIP Aceh demi terwujudnya Pilkada damai di Abdya.

“Hasil pertemuan ini, tim tetap berpegang pada rekomendasi yaitu, mengenai penyelenggara Pilkada di Abdya tetap dilaksanakan oleh KIP Abdya, selanjutnya meminta kepada KPU RI atau KIP Aceh tetap merujuk pada surat keputusan KIP Abdya nomor 57/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Abdya tahun 2017,” ujar Iskandar.

Tim juga akan mempertanyakan dasar hukum surat KIP Aceh nomor 16/BA-KIP Aceh/I/2017 tentang tindak lanjut surat KPU nomor 68/KPU/I/2017 tentang pengambil alihan pelaksanaan tugas KIP Abdya dan surat KIP Aceh nomor 05/SK-KIP Aceh/I/2017 tentang pengambil alihan pelaksanaan tugas KIP Abdya oleh KIP Aceh serta keputusan KIP Aceh nomor 8/Kpts/KIP Aceh/2017 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Abdya tahun 2017.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, DKPP telah membekukan KIP Abdya dalam sidang putusan melalui vidio conference di Kantor Bawaslu Aceh pada Jum’at (20/1) lalu. Berbuntut dari hal itu, KIP Aceh telah mencoret dan menggugurkan pasangan nomor urut 4, H Said Syamsul Bahri-M Nafis A Manaf untuk maju dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Abdya tahun 2017.

DKPP membekukan KIP Abdya karena dianggap tidak patuh pada perintah atasan untuk mengoreksi kembali dukungan PKPI pada pasangan calon nomor urut 4, H Said Syamsul Bahri-M Nafis A Manaf. Dimana, paslon nomor urut 4 memberikan berkas dukungan PKPI ditandangani oleh Ketua Umum PKPI Isran Noor dan Wakil Sekjen Takudaeng Parawangsa. Semestinya surat dukungan tersebut harus ditandatangani oleh Sekjen Samuel Samson bukan Wakil Sekjen Takudaeng Parawangsa.

Dengan dicoretnya paslon nomor urut 4, KIP Aceh telah memperlihatkan contoh surat suara dengan 9 pasangan calon di Abdya. Sehingga paslon nomor urut 4 merasa di zalimi yang ditandai dengan menggelar aksi massa guna melakukan perlawanan atas kebijakan yang tidak mendasar.

“Karena tidak ada dasar hukum yang jelas, makanya kami melawan. Ini masalah harga diri dan patut untuk dipertahankan,” kata Ketua Tim Pemenangan Paslon nomor urut 4, Elizar Lizam SE disela acara rapat tim investigasi berlansung. (Rizal)

To Top