internasional

Terkait Tuduhan Penyiksaan Saat di Exxon Mobil, Rex Tillerson Terancam Gagal Menjadi Menteri Luar Negerai AS

ACEHTERKINI.COMBekas perusahaannya dituntut atas tuduhan berperan dalam melakukan penembakan tanpa alasan dan penahanan sewenang-wenang orang Indonesia.

Pekan ini, kongres Amerika akan mendiskusikan dan apakah menyetujui seorang yang akan ditunjuk sebagai menteri luar negeri oleh Presiden terpilih Donald Trump. Pilihan Trump adalah mantan Direktur Utama Exxon Mobil, Rex Tillerson, telah menuai kritik atas hubungan dekatnya dengan Vladimir Putin dan juga minimnya pegalaman pemerintahan.  Karena Tillerson akan menjadi diplomat tinggi Amerika, kehidupan tentang masa lalunya seharusnya diselidiki yaitu: bekas perusahaannya dahulu bermasalah dikaitkan dengan tuduhan penyiksaan dan pelanggaran HAM berat di Indonesia.
Rex Tillerson
Rex Tillerson. Foto Google.
Hingga saat ini, Exxon Mobil masih beroperasi secara ekstensif di provinsi Aceh, Indonesia, salah satu ladang gas alam terbesar di dunia.  Seorang eksekutif perusahaan itu pernah mengatakan, pekerjaan Exxon Mobil di wilayah tersebut merupakan “permata di atas mahkota perusahaan”.  Pada tahun 1970-an, perusahaan Mobil–pada tahun 1999 bergabung dengan perusahaan Exxon–memperoleh hak eksklusif untuk proses pengekstrakan gas ladang tersebut dan memulai kerja sama dalam mengolahnya dengan pemerintah Indonesia.  Exxon Mobil kemudian mulai mempekerjakan serdadu Indonesia untuk melindungi operasional perusahaannya disana. Tetapi pada saat 1990-an dan awal tahun 2000-an, ditengah perang antara militer Indonesia dan kelompok pemisah di daerah tersebut, sejumlah serdadu yang bekerja untuk perusahaan tersebut dituduh menahan, menyiksa, bahkan membunuh penduduk lokal Indonesia yang tinggal dan bekerja di area yang berdekatan dengan perusahaan itu, (hal ini) sesuai dengan gugatan awal yang diajukan di Amerika pada tahun 2001. Tuntutan hukum berikutnya diajukan atas nama masyarakat Indonesia pada tahun 2007 dan diperkuat dengan perkara hukum pertama.
Berdasarkan tuntutan hukum, seorang penggugat diduga ditembak di lutut oleh sekuriti Exxon Mobil ketika sedang mengendarai sepeda motornya dalam perjalanan pulang dari perkebunan dimana dia bekerja sebagai buruh. Ketika penggugat lainnya berusaha untuk mencegah, sekuriti tersebut menginjak kepalanya.  Penggugat ketiga mengatakan sekuriti tersebut menyetrum alat kelaminya dengan listrik dan membawanya ke sebuah tempat yang dipenuhi dengan kepala manusia. Kuasa hukum mereka, Terry Collingsworth dari pengacara Internasional mengatakan bahwa dia telah bertemu dengan puluhan orang-orang di Aceh dengan pengaduan yang sama.  Menyahuti pertanyaan saya mengenai kasus tersebut, seorang juru bicara Exxon Mobil mengatakan perusahaan “dengan tegas membantah terlibat dalam kasus kekerasan terhadap HAM yang dilakukan oleh serdadu Indonesia selama perang sipil di Indonesia”.
Penggugat Indonesia mengatakan eksekutif tinggi Exxon Mobil di Texas mengetahui atau seharusnya mengetahui tentang adanya dugaan kekerasan tersebut tetapi tetap saja mempekerjakan para serdadu sebagai petugas sekuritinya.  Selama beberapa tahun pertama kasus kekerasan tersebut diadukan, Rex Tillerson saat itu merupakan wakil presiden eksekutif Exxon Mobil Development Company, sebuah cabang yang mengembangkan eksplorasi dan produksi proyek Exxon Mobil di seluruh dunia. Dia menjadi wakil presiden senior perusahaan Exxon Mobil pada tahun 2001 dan menjabat presiden perusahaan tersebut beberapa tahun kemudian.  Exxon Mobil mengatakan bahwa Rex Tillerson tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaan di Aceh “selama kurun waktu tersebut”.  Pengacara Terry Collingsworth mengatakan bahwa tidak ada bukti yang mendukung kalau Rex Tillerson membuat keputusan yang berhubungan dengan penerimaan serdadu Indonesia sebagai sekuriti. 
Tetapi sulit dipercaya bahwa Rex Tillerson tidak mengetahui sama sekali apa yang terjadi di Aceh pada saat itu. Kasus kekerasan tersebut diliput oleh sejumlah lembaga media—termasuk The Associated Press dan The Wall Street Journal—awal tahun 1990-an.  “Tidak ada seorang Aceh pun yang tidak mengetahui tentang pembunuhan massal itu,” sebut seorang mantan pejabat tinggi Aceh pada laporan investigasi Business Week tahun 1998.  Pada tahun 2001, majalah Time menulis di Aceh “Masyarakat benar-benar mengantri untuk menceritakan kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok yang mereka sebut tentara Exxon”.  Marco Simons, seorang direktur hukum untuk grup advokasi EarthRights International yang mengajukan berkas pendukung terhadap orang-orang Indonesia pada tahun 2010 mengatakan sayangnya beberapa masalah di Aceh terjadi ketika Rex Tillerson berada diantara jajaran eksekutif tinggi perusahaan: “Dia mengetahui hal tersebut dan membiarkannya atau dia tidak mempunyai cukup kendali terhadap pekerjaannya untuk mengetahui apa yang sedang terjadi”.
Setelah tuntutan hukum pertama diajukan pada tahun 2001, penyiksaan diduga terus berlanjut selama beberapa tahun berikutnya, hingga Tsunami meluluhlantakkan Aceh dan pada akhirnya mengakhiri perang yang terjadi antara kelompok pemisah dan militer Indonesia. Setelah itu Exxon Mobil masih tetap melanjutkan mempekerjakan tentara.  Pada tahun 2005, para pemegang saham Exxon Mobil meminta perusahaan untuk melaporkan kembali kepada mereka tentang sistem keamanan dengan militer Indonesia, tetapi direktur perusahaan menolaknya.
Pada tahun 2006, Rex Tillerson mengambil kendali sebagai Direktur Utama Exxon Mobil. Menurut pengaduan pada tahun 2007, perusahaan terus melanjutkan mempekerjakan tentara Indonesia di Aceh. “Para tergugat telah menolak tuntutan untuk memeriksa, mengembangkan atau menghentikan tindakan kekerasan pasukan keamanan perusahaan,” dakwa penggugat.  Pada tahun-tahun sebelumnya, Rex Tillerson dan eksekutif Exxon Mobil lainnya bertemu dengan pejabat di Indonesia; beberapa diantaranya mantan Direktur Utama Lucio Noto dan mantan wakil presiden eksekutif Harry Longwell.  Mereka mendiskusikan tentang masalah keamanan di Aceh, tetapi tidak jelas apakah Rex Tillerson membuka pembicaraan (pelanggaran HAM) selama pertemuan itu.  Pada tahun 2005, Exxon Mobil menjual asset perusahaannya di Aceh kepada perusahaan minyak milik Indonesia.
Proses pengadilan antara Exxon Mobil dan para penggugat Indonesia telah berlarut-larut selama 16 tahun. Hakim memutuskan pada tahun 2015 bahwa kasus tersebut dapat dilanjutkan, dengan menyatakan bahwa, “Pengadilan menerima kebenaran tujuan dari mosi ini” tuntutan bahwa “Exxon menggerakkan kendali penting terhadap aktifitas tentara-tentara tersebut”.  Terry Collingsworth mengatakan kliennya masih menunggu keadilan. “Diantaranya adalah Rex Tillerson” dia mengatakan. “Dia [dulu] seorang Direktur Utama. Dia bisa saja mengatakan, ‘orang-orang ini diperlakukan dengan kejam, perang telah usai, mengapa kita tidak menolong mereka?”
Terry Collingsworth khawatir kalau Departemen luar negeri (Deplu) Amerika dibawah kepemimpinan Rex Tillerson kedepan dapat membuatnya memihak kepada perusahaan-perusahaan besar seperti Exxon Mobil dalam kasus kekerasan HAM. Dalam hal ini ada yang bisa dijadikan contoh: pada tahun 2002, Deplu Amerika dibawah pemerintahan Presiden George W. Bush memperingatkan bahwa sebuah pengadilan Amerika yang mengizinkan orang Indonesia mengajukan gugatan hukum terhadap Exxon Mobil bisa “berpotensi dampak buruk serius” terhadap kepentingan pemerintah Amerika.  Sekarang, Terry Collingsworth mengatakan, Deplu Amerika mempunyai wewenang untuk menentukan apakah para penggugat dan saksi-saksi bisa mendapatkan visa agar terbang ke Amerika untuk hadir di persidangan – dia menambahkan kalau tanggal persidangannya sudah dekat.  Lebih lanjut dia menambahkan, Deplu Amerika berperan dalam mendukung hukum undang-undang di luar negeri. Tetapi jika Rex Tillerson, “Direktur Utama paling terkemuka dari semua Direktur Utama di perusahan minyak terbesar itu” ditunjuk, dia mengatakan, hal itu akan mengirimkan pesan kepada orang-orang diseluruh dunia bahwa: “Dunia terbuka untuk bisnis—persetan dengan lingkungan dan HAM.”
Opini ini diterjemahkan dari tulisan SAMANTHA MICHAELS, 21 Januari 2017

To Top