Ekonomi

RAPBK Abdya 2017 Bakal di Perbubkan

ACEHTERKINI.COM | Pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (RAPBK) Aceh Barat Daya (Abdya)  tahun 2017 bakal di selesaikan dengan Peraturan Bupati (Perbub). Pasalnya, dari 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), hanya 14 orang yang hadir dalam Rapat Paripurna pengesahan Rancangan Qanun APBK Abdya 2017 yang berlangsung di Aula Gedung DPRK setempat, Jumat (13/1/2017).

Wakil Ketua I Romi Syah Putra pada saat memimpin lansung menutup rapat paripurna tersebut, mengingat kuota forum (kuorum) tidak tercapai. Dimana, dari 25 anggota DPRK paling sedikit harus hadir sebanyak 18 orang maka kourum akan tercapai dan rapat dapat dilaksanakan. “Karena anggota DPRK hanya 14 orang yang menandatangani absen, maka rapat paripurna hari ini ditutup,” kata Romi dihadapan para undangan yang hadir.

Suasana Pembahasan RAPBK Abdya 2017 di Gedung DPRK 

Jelang rapat paripurna ditutup, sejumlah anggota DPRK yang belum hadir tiba-tiba lansung memasuki ruangan rapat. Sehingga suasana rapat sempat mendapat sorakan dari para tenaga honorer yang sengaja diundang untuk melihat secara lansung proses pengesahan RAPBK Abdya 2017 di Gedung DPRK setempat.

Tak berlangsung lama, salah satu anggota DPRK Abdya dari Partai Gerindra, Zulkarnaini yang baru saja hadir lansung intruksi kepada pimpinan rapat. Dengan tegas ia mengatakan kalau rapat paripurna ini dilakukan tanpa adanya pembahasan yang detail. “Kalau tidak dilakukan pembahasan yang sesuai, maka pengesahan RAPBK nantinya akan terkesan jadi-jadian, karena banyak persoalan yang harus diluruskan dalam RAPBK itu sendiri,” tegasnya.

Sementara itu, Zaman Akli selaku anggota DPRK dari Partai Aceh (PA) berharap kalau RAPBK Abdya jangan di Perbubkan. Dengan syarat, RAPBK harus dibahas terlebih dahulu. “Kalau seperti ini mekanismenya, jelas seperti adanya pemaksaan dan itu tidak dibenarkan secara aturan. Karena untuk membahas RAPBK itu harus memiliki waktu yang cukup,” tuturnya.

Zaman Akli mengakui kalau upaya pembahasan memang ada dilakukan, akan tetapi prosesnya tidak maksimal. Dengan dimikian, banyak persoalan yang belum tuntas, apalagi waktu yang disediakan sangatlah singkat.

“Jadi, bukan kami tidak setuju untuk disahkan, akan tetapi lakukanlah dengan sewajarnya. Kalau perlu hadirkan Bupati Abdya dalam rapat ini, biar kita jelaskan akar permasalahannya, supaya masyarakat tau persoalan yang sebenarnya,” demikian Akli.

Sementara itu, Plt Sekda Abdya Drs Thamren usai ditundanya rapat paripurna mengatakan, kalau seperti ini perjalanan RAPBK Abdya, maka otomatis bakal di Perbubkan. Karena, hingga saat ini belum ada kejelasan apapun dari pihak legislatif.

“Bahannya memang sudah ada di Provinsi, jadi kita tunggu saja hasilnya nanti, karena jika tidak ada lagi titik temu, maka tumpuan terakhir yang harus dijalankan adalah dengan Perbub,” ujar Thamren singkat.

Perkara di Perbubkan RPBK Abdya itu juga diakui Kabid Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kabupaten Kota, Dinas Keuangan Aceh (DKA) Amirullah, bahwa sudah barang tentu akan di Perbubkan. “Karena mengingat waktu, maka RAPBK Abdya akan berujung dengan Perbub, jika kondisi yang terjadi seperti sekarang ini,” sebutnya singkat. (Rizal)

To Top