Hukum

Panwaslih Aceh Anggap Pergantian Ketua Panwaslih Abdya Ilegal

ACEHTERKINI.COM | Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh, Samsul Bahri dengan tegas menyatakan bahwa secara adminitrasi jabatan Ketua Panwaslih Aceh Barat Daya (Abdya) masih berada ditangan Idris. Pihaknya menganggap kalau pleno pergantian yang dilakukan beberapa waktu lalu itu ilegal (tidak resmi).

Syamsul Bahri yang dihubungi wartawan, Rabu (25/1/2017) menyatakan, perlu meluruskan gejolak di tubuh struktur Panwaslih Abdya. Tujuannya agar masyarakat dan instansi terkait, tidak salah paham dalam mengambil sikap. “Saudara Idris masih sah sebagai ketua, artinya tidak ada pergantian ketua ditubuh Panwaslih Abdya,” tegasnya.

Syamsul Bahri

Pleno pergantian ketua yang digelar anggota Panwaslih Abdya beberapa waktu lalu itu mempercayakan saudara Ismail sebagai ketua. Dan menurut Samsul Bahri, itu merupakan Pleno ilegal. Karena harus didasari tiga hal masalah, yakni ketua lama mengundurkan diri, kebutuhan organisasi yang mendesak dan terakhir adanya pelanggaran kode etik. Disamping itu juga harus koordinasi dengan Panwaslih Aceh.

“Hingga saat ini, Panwaslih Aceh hanya mengakui saudara Idris sebagai Ketua Panwaslih Abdya, bukan saudara Ismail,”sebutnya.

Alasan rekan-rekan anggota Panwaslih Abdya melakukan Pleno pergantian Ketua lanjutnya, dikarenakan para anggota memandang Edaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tahun 2015, dianggap sudah kadaluarsa dan perlu diperbaharui. Sementara, edaran Bawaslu yang baru belum ada.

“Sikap rekan-rekan disana terlalu pintar dan mendahului. Belum keluar edaran baru, edaran lama dianggap sudah kadaluarsa. Itu kan sangat aneh. Daerah-daerah lain tidak seperti di Abdya. Kami tegaskan, jika edaran baru belum ada, edaran lama tetap berlaku,”sebutnya.

Samsul Bahri berharap, rekan-rekan anggota Panwaslih Abdya lainnya bisa berjiwa besar dan menerima kenyataan. Jangan karena menuruti ambisi oknum tertentu, mengangkangi aturan main yang berlaku.

“Selama ini, yang berkembang adanya dualisme kepemimpinan Panwaslih Abdya, yang berakibat kacaunya administrasi dan hal lain yang terkait dengan tugas-tugas Panwaslih,” ungkapnya.

Beberapa waktu lalu, diinformasikan bahwa telah terajdi kekacauan dalam tubuh Panwaslih Abdya yang berujung dengan pleno pergantian ketua oleh para anggota. Hal tersebut dibuktikan dengan berita acara yang ditandatangani seluruh anggota Panwaslih Abdya, kecuali Idris.

Sebelumnya, Idris merupakan ketua. Setelah lahirnya hasil pleno itu, posisi ketua Panwaslih dipercayakan pada Ismail. Akan tetapi, Pleno pergantian ketua, dianggap ilegal oleh Panwaslih Aceh. Sehingga administrasi yang ditandatangan Ismail tidak diterima Panwaslih Aceh, yang diterima hanya administrasi tanda tangan Idris. (Rizal)

To Top