Layanan Publik

Kepatuhan Pemerintah Aceh Terhadap Pelayanan Publik Merosot ke Peringkat 26

ACEHTERKINI.COM | Sebanyak 13 provinsi di Indonesia masuk dalam katagori zona kuning dari Ombudsman RI terhadap kepatuhan UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Dari 13 provinsi yang mendapat rapor kuning itu, salah satunya adalah Provinsi Aceh merosot ke peringkat 26 dari 33 provinsi.

Mengacu Hasil Penelitian Kepatuhan Pemerintah Daerah Tahun 2016 sebagaimana dilansir dari laman Ombudsman RI, Aleuhat (29/1/2017) menyebutkan 13 provinsi berapor kuning itu adalah Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Sulawesi Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Provinsi Aceh.

Dari 13 provinsi yang mendapatkan predikat kepatuhan sedang itu, posisi Provinsi Aceh justru merosot dari peringkat 13 pada tahun 2015 (67,04 persen) ke peringkat 26 di tahun 2016 dengan nilai kepatuhan sebesar 55,04 persen.

Di tingkat Pemerintah Provinsi, Ombudsman RI menemukan ada beberapa komponen standar pelayanan publik yang paling sering dilanggar, terutama berkaitan dengan hak masyarakat memperoleh informasi yang cepat dan transparan dan tentang pemberian masukan/pengaduan terkait penyelenggaraan pelayanan publik.

Ombudsman RI menilai masih rendahnya tingkat keterbukaan informasi pejabat karena dapat memungkinkan masyarakat tidak mengetahui harus melapor kepada siapa jika mengalami kesulitan dalam menggunakan layanan publik. Kemudian kurangnya upaya penyelenggara dalam memberikan janji layanan kepada masyarakat agar dapat menerima pelayanan publik yang berkualitas.

Ombudsman juga menyebutkan ada 13 provinsi yang memperoleh penilaian yang tinggi (Zona Hijau) terhadap kepatuhan pelayanan publik, yaitu Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Lampung, Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Bali, Jawa Tengah, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah.

Sedangkan Jambi, Banten, Maluku, Gorontalo, DI Yogjakarta, Maluku Utara dan Papua masuk dalam katagori zona merah atau tingkat kepatuhan pelayanan public paling rendah di tahun 2016. [Firman]

Tingkat Kepatuhan Pemerintah Provinsi Terhadap Pelayanan Publik 2016 [Ombudsman]

Tingkat Kepatuhan Pemerintah Provinsi Terhadap Pelayanan Publik 2015 [Ombudsman]

To Top