Sosial

Aceh Green Serahkan Raqan Hutan Adat Mukim ke DPRK Bireuen

ACEHTERKINI.COM | Aceg Green Community (AGC) menyerahkan Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Qanun Tentang Hutan Adat Mukim ke DPRK Bireuen, Selasa (10/1/2017). Sekretaris Jenderal AGC, Musliadi menjelaskan, Raqan yang disusun bersama JKMA Aceh telah menggali masukan-masukan dari para imum mukim yang memiliki wilayah hutan untuk dimasukkan ke dalam Raqan Hutan Adat Mukim.

“Selain itu, untuk menyempurnakan Raqan tersebut, kami juga telah menggali informasi yang mendalam tentang isu-isu yang mencuat saat pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPRK Bireuen, (Rabu 28/12/2016),” tuturnya.

Aceh Green bersama JKMA Aceh Menyerahkan Raqan Hutan Adat Mukim ke DPRK Bireuen

Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Hutan Adat Mukim merupakan respon dari Putusan Mahkamah Konstitusi 35 Tahun 2012 yang memutuskan hutan adat itu bukan hutan negara, Aceh merupakan salah satu provinsi yang memiliki kekhususan tentang adat sehingga memiliki nilai plus terhadap Putusan MK tersebut.

Luas wilayah daratan Kabupaten Bireuen dalam Qanun RTRWK Bireuen Tahun 2013 adalah 179.632 ha, yang masih tergolong hutan seluas 69.004,05 ha. Dari luas ini, Hutan Lindung mencapai 31.686,52 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 3.637,76 ha, Hutan Produksi (HP) 31.192,26 ha, Hutan Rakyat (HR) 2.487,51 ha, dan Area Penggunaan Lain (APL) 110.627,95 ha (termasuk di dalamnya pemukiman dan HGU).

Pengelolaan hutan adat mukim secara kearifan lokal diyakini akan memberikan manfaat yang tinggi bagi kehidupan masyarakat adat di Kabupaten Bireuen karena selama ini kawasan sekitarnya sudah banyak ditanami dengan tanaman sawit yang diberi izin oleh pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. [Red]

To Top