Ekonomi

8 Provinsi Lambat Sahkan RAPBD, Pospera Dukung Pergub APBA

ACEHTERKINI.COM | Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar Moenek mengatakan, ada delapan daerah yang terlambat mengesahkan peraturan daerah APBD sesuai jadwal. Delapan daerah tersebut sudah mendapat teguran dari pemerintah pusat.

“Kami minta untuk melakukan langkah-langkah penyelesaian terkait RAPBD dimaksud,” ujarnya kemarin (2/1/2016). Delapan provinsi tersebut adalah Aceh, Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Kaltim, Bengkulu, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

8 Provinsi Lambat Sahkan RAPBD, Pospera Dukung Pergub APBA
Reydonnyzar Moenek

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda), APBD semestinya diketok sebelum tahun anggaran dimulai. Itu artinya, APBD 2017 seharusnya sudah selesai disahkan selambat-lambatnya 31 Desember 2016.

Bahkan, pada Pasal 312 ayat 1 UU tersebut, kepala daerah dan DPRD sebenarnya diwajibkan untuk menyetujui bersama RAPBD paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Reydonnyzar menjelaskan keterlambatan pengesahan APBD sering disebabkan belum selesainya penyesuaian implementasi Peraturan Pemerintah (PP) 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Selain itu, terjadi tarik-menarik antara kepala daerah dan DPRD terkait dengan pos-pos belanja tertentu.

Masalah APBD di Aceh, Ketua Pospera, Tarmizi memberikan dukungan sepenuhnya kepada Plt Gubernur Aceh mempergubkan APBD 2017 apabila tidak tercapainya kesepakatan dengan pihak legislative.

Keterlambatan pengesahan APBD Aceh sudah sering terulang. “Data yang ada sejak 2 tahun terakhir menunjukkan laju pertembuhan perekonomian Aceh melambat, hal ini  di karenakan  keterlambatan pengesahan dan penerapan APBD setiap tahunnya,” kata Tarmizi. [Red]

To Top