Politik

10 DPRK Abdya Tolak Perbub APBK ‘Abal-Abal’

ACEHTERKINI.COM | 10 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya) yang terdiri dari 6 asal Partai Aceh (PA), 3 dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan 1 dari Gerindra dengan tegas menyatakan kalau mereka tetap tidak setuju kalau Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (RAPBK) Abdya tahun 2017 disahkan melalui Peraturan Bupati (Perbub).

DPRK Abdya Tolak Perbub APBK ‘Abal-Abal’
Zaman Akli didampingi anggota DPRK lainnya melakukan klarifikasi melalui awak media terhadap pelomik yang selama ini mencuat tentang pengesahan RAPBK Abdya di Ruang Komisi A DPRK Abdya, Selasa (17/1).

Dimana, Perbub yang akan dilaksanakan tersebut terkesan pemaksaan kehendak. Sebab banyak item perencaaan anggaran tidak dibahas dengan detail dan terkesan asal jadi alias abal-abal.

Pernyataan itu disampaikan 10 anggota DPRK dalam acara konfrensi pers dengan para awak media, Selasa (17/1/2017) di ruang Komisi A DPRK setempat. Dalam pernyataan sikap tersebut, 10 anggota dewan menyampaikan, berdasarkan ketentuan pasal 365 ayat (1) Undang0Undang nomor 17 tahun 2014, salah satu fungsi DPRK adalah bujeting atau pembahasan APBK. Pembahasan dimaksud agar ploting anggaran yang telah disusun pihak eksekutif benar-benar berdampak pada percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat dan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

“Jadi kami dari 10 anggota DPRK bukan tidak setuju mengesahkan RAPBK, akan tetapi perlu dibahas secara detail, kemudian berikan waktu yang cukup untuk pembahasan bukan dengan pemaksaan lansung disahkan begitu saja, akan tetapi perlu kajian yang matang,” kata Zaman Akli mewakili 10 anggota DPRK lainnya.

Mereka menilai, pengesahan RAPBK yang digelar pada Jum’at (13/1) tersebut terkesan dipaksakan, maka dengan terpaksa harus diboikot. Karena dinilai cacat secara yuridis dan belum tuntas dibahas secara mendalam oleh dua tim antara TAPK dan tim Banggar DPRK Abdya.

“Menurut hemat kami, alokasi waktu selama dua hari untuk membahas anggaran yang mencapai Rp.951.000.000.000 lebih tentu tidak masuk akal, jadi perlu waktu yang cukup tidak mengada-ngada,” tutur Akli didampingi rekannya dari PA, Iskandar, Umar, Khairuddin dan Syarifuddin UB, kemudian dari PAN Mahmud Hasyim serta dari Gerindra Zulkarnaini.

Selain itu, pihaknya juga menyampaikan kepada publik, bahwa dalam dokumen RAPBK yang diajukan pihak eksekutif, ternyata belum berpedoman pada hasil Musyawarah tingkat desa dan kecamatan. “Kami berkeyakinan, kalau Musrembang adalah hasil asesmen paling penting terhadap usulan program prioritas dari masyarakat yang sebenarnya dan itu harus diutamakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, ” ungkap Akli lagi.

Disisi lain, ada beberapa ploting anggaran yang harus dirasionalkan seperti belanja rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati mencapai Rp.5 miliar per tahun. Sedangkan ploting anggaran honorarium tenaga kontrak berijazah S-1 hanya sebesar Rp.600 ribu per bulan dan yang setingkat SLTA hanya Rp.500 ribu per bulan.

“Dengan demikian, kami menilai itu sangat tidak manusiawi. Karena jauh dari upah minimum Aceh, dan kami telah berkomitmen untuk menaikkan honor tenaga kontrak tersebut. Kemudian yang kami pertahankan disini juga ada ploting anggaran gelondongan untuk bantuan sosial yang berpotensi disalahgunakan,” sambung Akli dalam pernyataan sikap tersebut.

Kesimpulannya, tambah Akli lebih lanjut, pengesahan RAPBK tanpa didahului pembahasan mendalam merupakan tindakan yang mengkhianati rakyat Abdya. Kemudian juga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Upaya Bupati Abdya yang tergesa-gesa memperbubkan RAPBK patut dicurigai dan memiliki maksud terselubung yang penuh muatan politis.

“Maka kami menyelamatkan uang rakyat, kami menghimbau kepada pihak eksekutif, demikian juga kepada kolega kami lainnya di DPRK, agar berbesar hati untuk melaksanakan tahapan-tahapan pembahasan anggaran secara konsisten dan tidak tergesa-gesa. Sehingga anggaran dengan besar Rp.951.000.000.000 akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan kemajuan Abdya kedepan,” demikian pernyataan tersebut. (Rizal)

To Top