Sosial

Takut Tak Dibayar Honor, Tenaga Honorer Demo DPRK Abdya

ACEHTERKINI.COM | Sejumlah tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRK setempat, Jum’at (30/12/2016). Para tenaga honorer ini kecewa karena RAPBK 2017 gagal disahkan menjadi APBK Abdya 2017 dan akan berdampak tidak dibayarnya honor mereka.

“Kami datang kemari (Gedung DPRK) untuk mengawal proses persidangan. Kami takut kalau honor kami tidak bisa dibayar lagi,” kata Ali Hasyimi Koordinator Aksi.

Kata Ali Hasyimi, jika RAPBK Abdya gagal disahkan dan dijadikan Perbup, maka honor mereka tidak bisa dibayar.

Takut Tak Dibayar Honor, Tenaga Honorer Demo DPRK Abdya
Sejumlah Pegawai Honorer di Abdya Melakukan Unjuk Rasa di Gedung DPRK setempat, 30 Desember 2016

Namun tidak berselang lama, Wakil Ketua DPRK Romy Syahputra menjumpai pendemo dan mempersilahkan mereka untuk masuk ke ruang sidang serta menyaksikan jalannya persidangan.

“Sidang ini terbuka untuk umum, jadi siapa saja boleh mengikutinya,” ujar Romy sambil mempersilahkan pendemo masuk ke ruangan sidang.

Disisi lain, anggota Fraksi Aceh Zulkarnaini  yang menolak memasuki ruang sidang juga sempat menjumpai para pengunjuk rasa. Dia mengharapkan kepada pendemo, jangan sampai dengan gagalnya pengesahan RAPBK terjadi hal-hal seperti yang dilakukan tenaga honorer. Semuanya ini tidak ada hubungannya dengan tenaga honorer, akan tetapi ini menyangkut persoalan daerah secara umum.

“Sebelum ada informasi resmi mengenai keputusan paripurna, honorer Abdya harus tetap bersifat tenang. Kami selaku wakil rakyat akan bertanggungjawab, sebab yang kami lakukan sekarang ini adalah untuk kepentingan masyarakat Abdya secara umum,” sebutnya.

“Jangan mau cepat terprovokasi atas isu-isu yang tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya seperti hilangnya bansos, santunan anak yatim dan pemutusan kontrak honorer secara sepihak,” tambah Zurkarnaini.

Hal senada juga diutarakan Zaman Akli selaku Ketua Fraksi Aceh, kepada para Pendemo. Katanya,  anggota DPRK memang memiliki tugas untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan rakyat apabila terjadi permasalahan.

Apabila Pemkab Abdya ada wacana pemutusan kontrak terhadap pegawai kontrak dan honorer. “Maka saya akan menjadi garda terdepan menentang hal tersebut. Itu sesuai dengan perintah Partai Aceh,” katanya.

“Kami tidak mau ikut dalam rapat Paripurna tadi dikarenakan RAPBK 2017 terkesan dipaksakan untuk disahkan karena tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat Abdya,” sambungnya singkat. (Rizal)

To Top