Sosial

Cemarkan Nama Baik Partai Aceh, 15 Akun Facebook akan Dilaporkan ke Polisi

ACEHTERKINI.COM | Kuasa hukum DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Jaya, Teuku Kamaruzzaman SH atau yang sering dipanggil Ampon Man mengatakan ada 15 akun facebook yang akan dilaporkan ke Polisi terkait pencemaran nama baik Partai Aceh.

Hal tersebut dikatakannya saat melakukan konperensi pers di Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Jaya, Kamis (15/12/2016).

Menurutnya saat ini ada beberapa perbuatan yang telah di catat berupa provokasi-provokasi negatif yang ditujukan kepada klien kami, yaitu penyerangan langsung dengan menuding pasangan calon yang di usung Partai Aceh melakukan pemalsuan terhadap persyaratan berupa Ijazah meskipun ini tidak terbukti dan telah di tegaskan oleh panwaslih Aceh Jaya.

Cemarkan Nama Baik Partai Aceh, 15 Akun Facebook akan Dilaporkan ke Polisi
Ampon Man (tengah) bersama pengurus DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Jaya

“Panwaslih Aceh Jaya menyatakan Paslon yang di usung Partai Aceh telah memenuhi syarat administrasi dan atas laporan yang menduga penggunaan ijazah palsu adalah tidak benar. Pernyataan ini tertuang dalam putusan nomor BA.074/PANWASLIH.AJ/XII/2016,” tegas Ampon Man.

Selain permasalahan ijazah, Ampon Man juga menyampaikan bahwa aksi yang dilakukan adalah  beredarnya selebaran gelap yang mengatasnamakan Partai Aceh yang diberitakan oleh beberapa media online di Aceh,  dan pembusukan melalui media sosial yang ditujukan kepada Partai Aceh dan Pasangan Calon yang di usung Partai Aceh.

“Saat ini Kami telah mengidentifikasi ada 15 akun Facebook yang telah kami lakukan croscek kepemilikannya, ini akan segera dilaporkan ke Polisi setelah berkoordinasi dengan Panwaslih Aceh,” ujar Ampon Man.

Ditambahkannya, 15 akun facebook ini juga tidak terdaftar pada KIP Aceh Jaya sebagai alat kampanye Pasangan Calon, sehingga murni perbuatan pidana yang dilakukan oleh pengguna akun tersebut dan telah memenuhi  unsur-unsur perbuatan pidana umum sebagaimana ketentuan Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 310 KUHP, dengan ancaman pidana selama 12 tahun penjara.

Kamaruzzaman menjelaskan keberadaan tim hukum bukan untuk mengancam proses demokratisasi dalam dinamika politik Pilkada Aceh Jaya, namun semata-mata sebagai bentuk komitmen Partai Aceh untuk ikut berpartisipasi dalam pilkada damai dengan menjunjung tinggi penegakan hukum, dan sebagai pendidikan politik serta demokrasi bagi masyarakat dan lembaga-lembaga yang selama ini aktif ikut memantau proses Pilkada di Aceh Jaya. [Arif]

To Top