Ekonomi

Abdya Gagal Sahkan RAPBK 2017

ACEHTERKINI.COM | Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (RAPBK) Aceh Barat Daya (Abdya) tahun 2017 dalam sidang paripurna yang berlangsung di DPRK setempat, Jumat (30/12/2016) beberapa kali gagal disahkan.

Pasalnya anggota DPRK yang hadir dalam sidang paripurna itu tidak mencapai kuorum. Sedikitnya ada sepuluh anggota dewan tidak menandatangani daftar hadir dalam sidang paripurna, Jum’at (30/12) di Gedung DPRK setempat.

Sidang yang dipimpin Wakil Ketua I DPRK Abdya, Romy Syahputra tidak membuahkan hasil sesuai dengan harapan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yaitu menetapkan RAPBK menjadi APBK Abdya 2017.

Abdya Gagal Sahkan RAPBK 2017
Sidang Paripurna DPRK Abdya [dok. acehterkini]

Para anggota dewan yang tidak menandatangani daftar hadir masing-masing Zaman Akli selaku Ketua Fraksi, Iskandar Ketua Komisi A, Umar, Syarifuddin UB, Drs Syarifuddin dan Khairuddin yang semuanya berasal dari Partai Aceh (PA).

Selain itu, Dedi Suherman, Jismi dan Mahmud Hasyem dari Partai Amanat Nasional (PAN) juga tidak menandatangani absen termasuk  Zulkarnaini dari Parta Gerindra. Sepuluh anggota dewan dimaksud berasal dari Komisi A.

Sebelumnya, 10 anggota dewan dimaksud juga memilih tidak hadir dalam sidang paripurna dengan agenda serupa pada Kamis (29/12/2016) kemarin. Sehingga pimpinan sidang menunda paripurna pada Jumat (30/12/2016).

Wakil Ketua Romy Syahputra, mengatakan, 10 anggota dewan yang tidak hadir untuk kali kedua, maka akan dikonsultasikan dengan Gubernur Aceh dan kemungkinan besar akan ditetapkan menjadi Peraturan Bupati (Perbub).

Upaya komunikasi telah dilakukan, namun belum juga membuahkan hasil. Kalau dijadikan Perbup, dana hibah, bantuan sosial, bantuan untuk anak yatim, dana untuk tenaga honorer dan lainnya tidak bisa dianggarkan dan  pastinya akan berdampak buruk terhadap masyarakat,” kata dia.

Disamping itu, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt Sekda) Abdya, Drs.Thamrin mengaku sangat menyangkan kondisi yang terjadi. Dimana RAPBK yang telah dibahas sebelumnya oleh dua tim yaitu legislatif dan eksekutif gagal disahkan.

“Tidak hanya masyarakat yang rugi, anggota DPRK juga akan rugi, karena gaji mereka tidak bisa dibayar,” ujarnya.

Langkah yang akan ditempuh nantinya yaitu, Pemkab Abdya bersama dengan 14 anggota dewan akan menjumpai Gubernur Aceh guna membahas persoalan dimaksud, sehingga tidak salah dalam mengambil keputusan.

“Kami tidak bisa memastikan apakah akan dijadikan Perbup, namun gambarannya RAPBK ini akan dijadikan Perbup. Kita lihat saja bagaimana keputusannya nanti, sebab akan dibahas bersama dengan tim dari Provinsi Aceh,” demikian paparnya.

Secara terpisah Ketua Fraksi Aceh, Zaman Akli mengatakan, ketidakhadiran sejumlah anggota dewan itu karena RAPBK 2017 terkesan dipaksakan untuk disahkan, alasannya tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat Abdya. (Rizal)

To Top