Layanan Publik

Terkait Qanun Perangkat Daerah Akademisi Kritisi Peleburan Bapedal Aceh

ACEHTERKINI.COM | Rancangan Qanun Aceh tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Aceh harus mengakomudir tugas wajib dan tugas pilihan untuk percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Efisiensi perangkat daerah yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tidak lantas mereduksi kewenangan Pemerintah Aceh yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Terkait Qanun Perangkat Daerah Akademisi Kritisi Peleburan Bapedal Aceh
pandangan para pakar dan praktiksi akan dijadikan masukan dalam pembahasan Rancangan Qanun SOTK Pemerintah Aceh, sebelum ditetapkan sebagai Qanun Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Hal tersebut disampaikan Wakil Rektor II Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh Prof Dr. Husni Djalil, SH, M.Hum dalam Pidato Pembukaan Focus Group Discussion (FDG) “Optimalisasi Tata Kelola Kelembagaan Daerah di Aceh dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”, yang diselenggarakan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Aceh (P3KA) dan Pusat Studi Ilmu Pemerintahan (PSIP) Unsyiah, di Hotel Hermes, Kamis (3/11).

“Rancangan Qanun SOTK Pemerintah Aceh jangan sampai mereduksi kewenangan Pemerintah Aceh yang diatur dalam UUPA,” kata Husni Djalil mewanti-wanti.

Husni Djalil mengatakan, Unyiah selaku Universitas Jantong Hatee rakyat Aceh, melalui P3KA dan PSIP, memberikan perhatian serius terhadap proses lahirnya Qanun SOTK Pemerintah Aceh. FGD ini wujud dari kepedulian tersebut untuk menjaring pelbagai pemikiran kritis para akademisi dan para pengambil kebijakan utama di lingkungan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/kota.

“Hasil FGD ini media sumbang pemikiran kita kepada eksekutif dan legislatif Aceh maupun kabupaten/kota dalam merestrukturisasi kelembagaan daerah yang efektif dan efisien” kata Husni Djalil menutup pidatonya.

Peleburan Bapedal

Sementara itu Direktur Eksekutif P3KA yang juga Ketua PSIP Unsyiah, Kurniawan S, SH., LL.M mengakan sepakat dengan efisiensi dan efektifitas SOTK Pemerintah Aceh, sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Namun, efisiensi dan efektifitas tersebut seyogyanya tidak mengabaikan kapasitas dan beban kerja lembaga daerah yang menangani urusan pemerintahan yang besar dan strategis.

Kurniawan mencontohkan peleburan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) dengan Dinas Kehutanan menjadi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup tidak sesuai dengan hasil pemetaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hasil pemetaan tersebut, Bapedal Aceh mendapat skor 957 dan Dinas Kehutanan Aceh mendapat skor 891, serta sama-sama type A, sebagaimana tertuang dalam Kepmen LHK No: SK.651/Menlhk/Setjend/Kum.1/8/2016.

Mestinya, lanjut Kurniawan S, dua lembaga type A ini tidak dijadikan satu SKPA (Satuan Kerja Perangkan Aceh) sebagai Dinas Kehutanan dan Lingkungan hidup, karena Bapedal Aceh sendiri memiliki tangung jawab yang tidak kecil. Saat ini saja ia harus mengawasi 450 industri yang berpotensi mencemari lingkungan. Jumlah industri akan terus meningkat sejalan dengan kondusifnya iklim investasi di Aceh. Bapedal Aceh juga memiliki Laboratorium Lingkungan yang terakridasi dan memiliki otoritas menguji kualitas limbah pembangkit listrik dan industri lainnya.

Hasil kajian P3KA dan PSIP ini mendepat dukungan dari sejumlah peserta FGD yang lain, seperti Dr Dr. Yanis Rinaldi, S.H, M.Hum. Pakar Lingkungan dari Unyiah ini berpendapat, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup mestinya memiliki lembaga tersendiri dan menjalankan fungsi audit lingkungan. Sementara Dinas Kehutanan Aceh memiliki beban yang tidak ringan karena pengelolaan kehutanan yang tadinya di kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah provinsi,sesuai UU No 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan.

Sementara Kepala Lembaga Administrasi Aceh (LAN) Ir Faisal Adriansyah, MM, mengingatkan tentang paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan. Paradigma lama anggaran mengikuti fungsi suatu perangkat daerah (money follow function), sedangkan dalam paradigma baru pengganggaran berdasarkan prioritas (money follow priyority). Menurut paradigma baru ini, perangkat daerah yang tugas dan fungsinya merupakan prioritas dalam pembangunan daerah wajib dipertahankan.

Senada dengan Faisal Adriansyah, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dr.Taqwaddin Husin,SH,SE, MS. Mengatakan, restrukturisasi SOTK Pemerintah Aceh selain harus efisien dan efektif juga memiliki garis koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupan/Kota di Aceh. Skor Pemetaan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu mendapat perhatian DPRA dalam membas Raqan SOTK Aceh yang baru. Bila terpaksa harus disatukan Bapedal dengan Dinas Kehutanan, maka sesuai skornya, ia menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bukan sebaliknya.

Tanggapan DPRA

Menanggapi pelbagai pandangan yang berkembang dalam FGD, Ketua Komisi I DPRA yang diwakili Bardan Sahidi, Anggota Badan Legislasi DPRA, mengatakan pandangan para pakar dan praktiksi akan dijadikan masukan dalam pembahasan Rancangan Qanun SOTK Pemerintah Aceh, sebelum ditetapkan sebagai Qanun Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurut Bardan Sahidi, yang hadir bersama Anggota Komisi I lainnya, Tgk Azhari Cage, prinsip efisiensi dan efektifitas menjadi landasan dalam pembahasan Raqan SOTK di DPRA. Ia mencontohkan, dari 52 lembaga perangkat daerah yang di usulkan pihak eksekutif, kemungkinan akan dirampingkan menjadi 47 SKPA atau bahkan 42 SKPA saja!

Bardan Sahidi mencontohkan perampingan yang dimaksud, antara lain Kantor Perwakilan Aceh di Medan akan menjadi bagian Biro Umum Setda Aceh, Badan Investasi dan Promosi Aceh akan menyatu dengan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Sekretariat Korpri akan diintegrasikan dengan Badan Pengembangan SDM Aparatur, dan fungsi-fungsi penyuluhan dikembalikan menjadi tugas dan fungsi SKPA masing-masing, demikian Bardan Saidi.

FGD yang berlangsung setengah hari itu, selain dihadiri oleh unsur DPRA, unsur Pemerintah Aceh, unsur Pemkab Aceh Besar, Pemko Banda Aceh, Pemko Sabang, unsur Pemkab Abdya, juga dihadiri unsur Pemerintah Pusat seperti Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Lembaga Administrasi Negara (LAN) Kantor Perwakilan Aceh. Selain itu tampak hadir unsur akademisi, Lembawa Swadaya Masyarakat, dan juga unsur Media Massa (sag).

To Top