Sosial

Proyek Transmigrasi Lokal di Abdya Ada Kesan Tertutup

ACEHTERKINI.COM | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnaketrans) Aceh Barat Daya (Abdya) terkesan munutup informasi pada media terkait dugaan masalah yang terjadi dalam Proyek Pembangunan Kota Transmigrasi Mandiri (KTM), atau sering disebut Transmigrasi Lokal (Translok), di kabupaten setempat.

Informasi yang diterima Wartawan, Selasa (22/11/2016), Pemerintah Pusat, melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2016, telah mengucurkan dana sebesar Rp 3,4 milyar untuk pembangunan Translok di Abdya. Dari sejumlah anggaran tersebut, akan dikerjakan pembersihan lahan (land clearing), pembangunan jalan, Jembatan dan perumahan warga Translok.

Transmigrasi Lokal [Ilustrasi]

Dalam perjalannya, 4 item kegiatan tersebut, dikerjakan oleh rekanan yang berbeda lebih dari satu kontraktor. Diinformasikan bahwa pihak rekanan telah melakukan pencairan uang muka beberapa bulan lalu, sementara pekerjaan fisik tak kunjung dikerjakan.

Sebab, lokasi rencana pembangunan Translok masih bermasalah, karena lokasi itu masih milik warga, yang belum dilakukan pembebasan oleh instansi terkait (Dinsosnakertrans).

“Bagaimana harus dikerjakan, kalau lokasi untuk pembangunan belum dibebaskan. Bisa serba salah jadinya,”ungkap sumber yang tidak mau dipublikasikan namanya kepada wartawan beberapa sehari yang lalu.

Dengan masalah itu, Pemerintah Pusat meminta Pemkab Abdya segera mengembalikan uang muka yang sudah dicairkan rekanan, karena proyek ini dianggap gagal. Pemerintah Pusat mengucurkan anggaran itu untuk fisik saja, sementara pembebasan lahan tidak ada dalam item pekerjaan.

Saat dikonfirmasi pihak media, Iswandi, selaku Kepala Bidang (Kabid) Transmigrasi Dinsosnakertrans Abdya yang ditemui Wartawan ketika berada di ruang kerja Bendahara Pengeluaran Dinsosnaketrans, membantah kalau proyek Translok gagal karena masalah pembebasan lahan. Menurutnya proyek tersebut sedang dikerjakan.

“Proyek itu sedang dikerjakan, hanya saja ada penciutan anggaran di pemerintah pusat, makanya kita harus bolak-balik ke Jakarta untuk menyelesaikan segala administrasinya, salah satunya masalah adendum (perpanjangan waktu),”kata Iswandi

Saat diminta kontrak oleh wartawan, Iswandi menolak memperlihatkan kontrak kerja 4 item pekerjaan di lokasi Translok, termasuk nama perusahaan rekanan, jumlah besaran anggaran, nomor kontrak, tanggal mulai kerja dan tanggal selesai, nama perusahaan konsultan pengawas, progress fisik dan lainnya.

Menurutnya, data-data tentang itu tidak ada padanya, data tersebut ada pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama Retno, salah seorang pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten (BPBK) Abdya. Sementara dirinya hanya seorang Kabid, yang khusus menangani masalah administrasi saja.

Untuk mendapatkan data itu, tambah Iswandi, harus meminta izin dulu dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dalam hal ini Kepala Dinsosnakertrans. “Silahkan hubungi pak Kadis saja, karena beliau yang berhak meminta data kepada PPK,”ungkapnya.

Meskipun data kontrak 4 item pekerjaan tersebut tak kunjung didapatkan, hingga berita ini diturunkan, Nazaruddin selaku Kepala Dinsosnakertrans Abdya belum berhasil dimintai keterangannya. Beberapa kali dihubungi ke ponselnya oleh Wartawan, tidak ada jawaban.

Penulis : SyahRizal
Editor : Firman

To Top