Lingkungan

Menanti Nasib Kawasan Ekosistem Leuser

ACEHTERKINI.COM | Sejumlah kelompok masyarakat Aceh yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Aceh Menggugat (GeRAM) melayangkan gugatan terhadap Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gubernur Aceh, dan Ketua DPR Aceh. Ketiga pihak itu digugat lantaran tidak memasukkan nomenklatur Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dalam Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh.

Salah satu sudut Kawasan Ekosistem Leuser (ANTARA)
Salah satu sudut Kawasan Ekosistem Leuser (ANTARA)

Kuasa hukum GeRAM Harli Muin mengatakan, pihak Mendagri, Pemerinta Aceh dan DPR Aceh telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan dengan kewajiban hukum sebagai penyelenggara negara. Tidak dimasukkannya KEL sebagai kawasan strategis nasional dalam Qanun RTRW Aceh, kata Harli, telah merugikan hak-hak para penggugat dan masyarakat umum di Aceh.

Harli mengatakan, penghapusan KEL sebagai kawasan strategis nasional dalam Qanun 19/2013 tidak memiliki alasan yang kuat secara hukum. “Sebab penyusunan Ruang tata ruang provinsi wajib mengacu pada tata ruang nasional,” kata Harli dalam pernyataan tertulis yang diterima gresnews.com, Minggu (6/11).

Harli menegaskan dalam Pasal 150 Ayat (2) UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA), pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi dilarang mengeluarkan izin dalam KEL. “Penghapusan KEL, sebagai kawasan strategis nasional di Aceh, akan memberi kebebasan bagi Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten di Aceh dapat mengeluarkan izin,” katanya.

Gugatan yang dilayangkan sejak 21 Januari 2016 itu sendiri rencananya bakal diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa (8/11) mendatang. Koordinator kuasa hukum GeRAM Nurul Ikhsan berharap putusan perkara dengan nomor 33/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST itu berpihak pada kepentingan masyarakat Aceh.

Ikhsan mengatakan, dalam perkara ini telah jelas ketiga tergugat sebagai penyelenggara negara telah sengaja melanggar UU dan lalai menjalankan dalam menjalankan tugasnya. “Akibat perbuatannya tersebut telah merugikan kepentingan para penggugat,” ujar Ikhsan.

Mendagri menurutnya telah lalai mengawasi Pemerintah Aceh dalam penetapan Qanuan RTRW Aceh. Padahal, Mendagri seharusnya membatalkan Qanun RTRW Aceh karena ditetapkan dengan mengabaikan Kawasan Ekosistem Leuser sebagai kawasan strategis nasional.
Dengan demikian Mendagri terkesan melakukan pembiaran. “Mendagri memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah seharusnya berbuat lebih,” tegasnya.

Sedangkan, Gubernur Aceh dan Ketua DPR Aceh digugat karena mengesahkan Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang RTRW Aceh dengan tidak memasukan beberapa substansi penting yang diamanahkan dalam RTRW Nasional. Salah satunya menegaskan KEL sebagai kawasan strategis nasional.

Hal senada diungkapkan Zenzi Suhadi dari Departemen Kajian Pembelaan dan Hukum Lingkungan, Badan Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Ia mengaku menemukan bukti motivasi Pemerintah Aceh dibalik penghapusan KEL dari tata ruang Aceh. Seharusnya, kata Zenzi, dalam Pasal 150 UU No.11/2006, secara tegas disebutkan, baik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten di Aceh dilarang mengeluarkan izin di KEL.

“Tapi hingga saat ini ada 93 perusahaan di wilayah KEL yang menguasai 351,000 hektar lahan,” ujar Zenzi Suhadi melalui pesan yang diterima gresnews.com, Minggu (6/11).

Berdasarkan bukti tersebut, menurutnya sudah jelas bahwa Pemerintah Aceh hendak mencari “kesejahteraan ekonomi” dibalik itu. Dengan tidak dimasukannya KEL ke dalam target perlindungan merupakan bentuk pelanggaran yang berdampak pada pengerusakan. Hal tersebut akan berkonsekuensi langsung terhadap kekayaan keanekaragaman hayati di dalam dan sekitar kawasan, dan juga akan berpengaruh signifikan terhadap kualitas lingkungan di Aceh.

“Setidaknya akan berakibat pada degradasi kualitas 24 sungai yang menjadi sumber air bersih, irigasi dan tatanan kehidupan rakyat Aceh,” ujar Zenzi. [ gressnews.com ]

To Top