Hukum

Kasus Korupsi Dana PKA Abdya dilimpahkan ke PN Tipikor

ACEHTERKINI.COM | Setelah hampir 3 tahun dalam proses penyidikan, Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya (Abdya) baru melimpahkan kasus dugaan korupsi dana Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) ke-6 pada Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Abdya ke Pengadilan Negeri (PN) Tipikor, Banda Aceh.

Dimana, dalam kasus korupsi tersebut, Kejari Abdya telah menetapkan tersangka dengan inisial Asn yang saat itu menjabat sebagai Kepala Disbudparpora Abdya.

Kajari Abdya, Abdur Kadir SH MH melalui Kasi Pidsus, Irfan Harsyi HDL SH diruang kerjanya, Rabu (16/11/2016) mengatakan, kasus tersebut mulai mencuat sejak tahun 2013 lalu. Setelah mengumpulkan beberapa barang bukti, maka Kejari Abdya baru melimpahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh pada tanggal 2 November 2016 dengan nomor surat pelimpahan B-1239/N.1.29/fd.2/11/2016.

Dalam kasus itu, Asn terbukti melakukan penyimpangan mata anggaran dan dengan sadar menyimpan uang senilai Rp.1,3 miliar kedalam rekening pribadi yang bersumber dari anggaran pendapatan belanjan kabupaten (APBK) Abdya tahun 2013 untuk mendanai kegiatan PKA tingkat Provinsi Aceh.

Anggaran untuk PKA itu ditarik pada tanggal 4 September 2013, sementara pada tanggal 6 September dana tersebut dengan sengaja dimasukkan ke nomor rekening pribadi Asn. Sedangkan dalam pertangungjawabannya, penggunaan anggaran tidak sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).

“Tindakan yang dilakukan tersangka itu, telah merugikan negara mencapai Rp.300 juta. Sebab dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena ditolak oleh sistim keuangan daerah,” sebutnya.

Dengan masuknya uang tersebut ke dalam rekening pribadi tersangka, tentunya tersangka akan mendapatkan keuntungan bahkan tindakan proses pemindahan rekening uang tersebut juga dilakukan secara bersama-sama dengan bendahara kantor dimaksud. Setiap penggunaan anggaran daerah itu seharusnya diuraikan dengan rinci dan uang dimaksud tetap tidak boleh dipindahkan ke rekening pribadi, sebab hal tersebut bertentangan dengan aturan.

Sebelumnya, Kejari Abdya mulai melakukan penyelidikan terhadap dugaaan penyalahgunaan anggaran PKA 6 pada Maret 2013 lalu. Berbekal  surat perintah, pihak Kejari melakukan penyelidikan tanggal 10 Maret 2014. Kemudian, pihak kejaksaan melakukan  pengumpulan data, termasuk memanggil pejabat terkait atau panitia pelaksana untuk diminta keterangan.

Pejabat yang telah dimintai keterangan diantaranya Kepala Disbudparpora Abdya selaku Pengguna Anggaran, CDM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan NH selaku Bendahara Pengeluaran pada dinas dimaksud.

“Tersangka telah melanggar UU RI tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (PTPK) Jo UU nomor 20 tahun 2001 tentang PTPK dengan kurungan minimal 15 tahun,” demikian paparnya. (Rizal)

To Top