Ekonomi

Delapan Tahun Dana Otsus Rakyat Belum Sejahtera

ACEHTERKINI.COM | Setelah delapan tahun Aceh menerima dana otonomi khusus, ternyata kehidupan masyarakat luas belum juga sejahtera.

Meski sudah puluhan triliun rupiah sudah diterima, kenyataannya Aceh masih menjadi provinsi termiskin kedua di Sumatera.

Delapan Tahun Dana Otsus Rakyat Belum Sejahtera
Seminar publik “Kompleksitas Satu Dekade UUPA: Tantangan dan Harapan Dalam Mencapai Kesejahteraan” yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEMA) Universitas Al-Muslim Kampus B Lhokseumawe di gedung Kampus Al-Muslim B, Cunda Lhokseumwe (24/11). 

Hal ini mengemuka dalam seminar publik “Kompleksitas Satu Dekade UUPA: Tantangan dan Harapan Dalam Mencapai Kesejahteraan” yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEMA) Universitas Al-Muslim Kampus B Lhokseumawe di gedung Kampus Al-Muslim B, Cunda Lhokseumwe (24/11).

Zulfikar MT yang mewakili Bappeda Aceh Utara pada kegiatan itu mengatakan “Untuk Aceh Utara, meski dana otsus yang diterima miliaran, ternyata kabupaten ini menjadi yang termiskin nomor tiga se-Aceh. Kalau untuk jumlah angka pengangguran menempati posisi satu”.

Di samping itu menurutnya pula, selama ini prinsip perencanaan pembangunan yang dilakukan dominan politis “Kita ini sebenarnya punya peluru banyak. Tapi sayang sasaran tembakan meleset terus.

Musuh kita kan sudah jelas yaitu kemiskinan dan kebodohan. Seharusnya segala sumber daya harus lebih difokuskan untuk mengatasi masalah tersebut,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, akademisi dari Unimal Alfian yang menjadi nara sumber dalam seminar ini, mengungkapkan  bahwa selama ini, sejak konflik RI-GAM berakhir, yang lebih banyak menyita energi adalah konflik antara sesama orang Aceh, terutama di lingkup elite. “Sekarang kita masih juga ribut-ribut.

Padahal kalau sudah ada uang banyak maunya fokus saja ke pembangunan. Tapi jarang kita lihat para pejabat punya solusi yang nyata untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Aceh,” pungkasnya.

Narasumber lainnya,  Pakar politik Universitas Syiah Kuala, Effendi Hasan, pun sepakat dengan pandangan kritis tersebut.

Ia menambahkan, modal Aceh untuk sejahtera tanpa dana otsus sudah besar. Hasil Alam Aceh melimpah.

Selanjutnya dana otsus mulai dikucurkan untuk mempercepat pembangunan dan penyejahteraan masyarakat Aceh. Sayangnya, pertama, hasil alam Aceh lebih banyak dinikmati oleh orang lain, hasil alam menjadi tamu bagi masyarakat aceh sendiri.

“Kemudian, dana otsus pun ternyata tidak berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Kesejahteraan pascakonflik memang terwujud. Tapi Kesejahteraan Aceh tidak dinikmati bersama. Hanya segelintir orang yang menikmati perdamaian dengan kehidupan ekonomi yang baik,” ungkapnya.

Hal senada juga diungkapkan analis ekonomi politik Bisma Yadhi Putra,. Ia menyebutkan beberapa proyek pembangunan di Kota Lhokseumawe yang menggunakan dana otsus tapi sampai hari ini terbengkalai. Belum lagi proyek yang cepat rusak sehingga pemanfaatannya tidak berkelanjutan sehingga ketika hendak difungsikan kembali anggaran publik akan dikuras untuk hal yang itu-itu saja.

Ia pun kemudian menyimpulkan bahwa selama ini yang selama ini paling mengkhianati UUPA adalah Pemerintah Aceh sendiri. “Saya simpulkan, sekarang yang mengobok-obok UUPA itu bukan Jakarta. Tapi orang Aceh sendiri. Orang Aceh sendiri yang melanggar, menentang, bertindak berseberangan dengan amanat UUPA kita itu.

Anda baca Pasal 141 Ayat (1). Di situ kan sudah jelas disebutkan bahwa perencanaan pembangunan harus berkelanjutan dan sesuai kebutuhan.

Saat fakta menampakkan pembangunan yang diselenggarakan selama ini tidak seperti itu, siapa yang salah? Jakarta? Orang Aceh! Pejabat-pejabatnya yang punya wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pembangunan dan penyejahteraan umum.

Jadi kita hari ini harus banyak-banyak menunjuk muka mereka. Bukan menunjuk ke Jakarta,” cetusnya.

To Top