Layanan Publik

20 Desa Persiapan di Abdya Terima SK Mendagri

ACEHTERKINI.COM | Sebanyak 20 gampong (Desa) persiapan di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menerima surat keputusan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang desa definitif, kode dan nama desa yang berlangsung secara simbolis di halaman Pendopo Bupati Abdya, Jum’at (11/11/2016).

Penyerahan SK Definitif dari Mendagri terhadap 20 desa di Abdya itu diberikan oleh Kasubdit Direktorat Penamaan dan Kode Desa, Roosmariaty MSi di bawah Dirjen Bina Pemerintahan Desa kepada Bupati Abdya Jufri Hasanuddin yang disaksikan oleh sejumlah unsur Forkompinkab, Kepala SKPK, para camat dan para pelaksana tugas kepala desa (Keuchik) masing-masing desa.

20 Desa Persiapan di Abdya Terima SK Definitif dari Mendagri
Kasubdit Direktorat Penamaan dan Kode Desa, Roosmariaty MSi menyerahkan SK Mendagri tentang 20 desa definitif kepada Bupati Abdya Jufri Hasanuddin, Jum’at (11/11) di Pendopo Bupati setempat.

20 desa tersebut masing-masing Desa Babah Lueng (11.12.01.2030), Kecamatan Blangpidie. Desa Pante Cermin (11.12.03.2031), Kecamatan Manggeng. Desa Geulima Jaya (11.12.04.2029), Kecamatan Susoh. Desa Drien Beureumbang (11.12.05.2019), Rumoh Panyang (11.12.05.2020), Krueng Panto (11.12.05.2021), Kecamatan Kuala Batee.

Desa Blang Raja (11.12.06.2008), Rukon Damee (11.12.06.2009), Blang Gadeng (11.12.06.2010), Tauladan Jaya (11.12.06.2011), Lhok Gayo (11.12.06.2012), Alu Dawah (11.12.06.2013), Cot Seumantok (11.12.06.2014), Kecamatan Babahrot.

Desa Mon Mameh  (11.12.07.2008), Cinta Makmur (11.12.07.2009), Kuta Murni (11.12.07.2010) Kecamatan Setia. Desa Jeumpa Barat (11.12.08.2011) Alue Seulaseh (11.12.08.2012) Kecamatan Jeumpa. Desa Tokoh II (11.12.09.2013), Kayee Aceh (11.12.09.2014) Kecamatan Lembah Sabil

Dalam kesempatan itu, Kasubdit Direktorat Penamaan dan Kode Desa, Roosmariaty MSi mengucapkan terimakasih kepada Bupati Abdya karena telah di undang kembali ke Abdya untuk pelaksanaan penyerahan SK difinitif desa dan penyerahan nomor kode.

Sebanyak 20 Desa di Abdya yang difinitif persiapannya di bentuk sejak tahun 2008 silam dan penetapannya pada tahun 2016. Salah satu syarat untuk mendapatkan dana dari pemerintah guna pembangunan yaitu dengan menetapkan kode desa serta harus ada rekomendasi dari Gubernur.

Pengalokasian dana desa itu, lanjut Roosmariaty, di salurkan melalui peraturan Kemendagri No 56 terkait rancangan pembangunan dari dana desa. Adapun jumlah desa se Indonesia berdasarkan Kemendagri No 56 sebanyak 7.754 desa tambahan 200 desa baru.

“Berkat perjuangan dari pemerintah kabupaten, maka Kementrian Keuangan juga sudah memasukkan nominatif desa baru ini ke dalam dana desa pada tahun 2017 mendatang,” ujarnya singkat.

Secara singkat, Bupati Abdya Jufri Hasanuddin, menyampaikan, selama kepemimpinannya sudah dua kali, Pemkab Abdya di demo oleh masyarakat untuk masalah desa pemekaran ini.

Dimana, desa pemekaran ini sangat keras perjuangannya karena para perangkat desa sangat kukuh pendiriannya dalam mendirikan desa pemekaran meskipun tidak di gaji.

“Oleh sebab itu kami masyarakat Abdya mengucapkan terimakasih kepada pemerintah pusat yang telah membantu pemekaran desa di Abdya,” demikian singkatnya. (Rizal)

To Top