Hukum

Tak Puas Dengan Somasi, YARA PTUN Bupati Abdya

ACEHTERKINI.COM | Somasi yang dilayangkan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) perwakilan Aceh Barat Daya (Abdya) kepada Bupati setempat ternyata tidak membuahkan hasil, sehingga YARA mengajukan gugatan masalah pemberhentian Syarkani selaku Kepala Desa (Keuchik) Kuta Bak Drien, Kecamatan Tangan-Tangan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh.

Tak Puas Dengan Somasi, YARA PTUN Bupati Abdya
Miswar, Ketua YARA Abdya

Sebagai penerima kuasa dari Syarkani, YARA menggugat Surat Keputusan (SK) Bupati Abdya Nomor 397 tahun 2016 tentang pemberhentian dan penunjukan pelaksanaan tugas (Plt) Keuchik Kuta Bak Drien, Kecamatan Tangan-Tangan tertanggal 19 Juli 2016.

Karena tidak ditanggapi, akhirnya YARA resmi mendaftarkan gugatan lanjutan ke PTUN Banda Aceh dengan nomor 38/G/2016 PTUN BNA yang didaftarkan pada tanggal 7 Oktober 2016 dan diterima oleh sdr Teuku Maimun, SH dibagian Panitra Muda PTUN Banda Aceh.

“Somasi yang kita kirim kepada Bupati tidak ditanggapi, maka dari itu kita mengajukan gugatan ke PTUN Banda Aceh,” kata Ketua YARA Perwakilan Abdya, Miswar SH kepada wartawan, Jum’at (7/10/2016).

Dalam gugatan ini, lanjut Miswar, YARA mengutus empat orang Advokatnya (Pengacara) untuk mendampingi proses hukum ini diantaranya Miswar SH, Erisman SH, Askhalani SHI dan Muzakir AR, SH.

Sebelum mengajukan gugatan ke PTUN, YARA juga sudah mengirimkan somasi kepada Bupati Abdya terhadap tata cara pemberhentian Syarkani selaku Keuchik Kuta Bak Drien, Kecamatan Tangan-Tangan. Setelah proses terhadap Somasi tidak di indahkan serta tidak ada etikat baik dari Bupati Abdya sebagai tergugat, maka diputuskan untuk dilanjutkan proses gugatan melalui PTUN Banda Aceh.

Menurut Miswar, gugatan itu dilakukan, karena Bupati Abdya diduga melanggar hukum akibat tindakan dalam mengeluarkan SK pemberhentian yang melanggar pasal 25 Qanun Abdya No 9 tahun 2012 tentang pemerintah gampong, jo pasal 42 Qanun Aceh nomor 4 tahun 2009 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian Keuchik di Aceh, serta bertentangan dengan pasal 40, pasal 41, pasal 42 dan 43 Undang-Undang nomor  6 tahun 2014 tentang desa.

Dari kajian hukum tersebut, YARA menganggap kalau SK Bupati Abdya terhadap pemberhentian Keuchik Kuta Bak Drien, Kecamatan Tangan-Tangan tertanggal 19 Juli 2016 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta bertentangan dengan azas umum penyelengaraan Negara. Sehingga YARA melalui advokat hukumnya berkesimpulan bahwa surat keputusan tersebut cacat hukum dan dinyatakan batal serta tidak sah, dan atas dasar tersebut gugatan ini dilakukan untuk mengembalikan marwah dan wibawa terhadap Syarkani. (Rizal)

To Top