Layanan Publik

Sulit Akses Informasi YARA Minta KIP Abdya Bentuk PPID

ACEHTERKINI.COM | Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya (Abdya) meminta Komisi Independen Pemilihan (KIP) setempat untuk lebih transparan dalam mengelola informasi setiap tahapan Pilkada di Abdya.

Sulit Akses Informasi YARA Minta KIP Abdya Bentuk PPID
Ketua dan Sekretaris Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Aceh Barat Daya (Abdya), Miswar SH [ Dok. Acehterkini ]

Berkenaan dengan hal itu, YARA meminta KIP Abdya untuk membentuk Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang senantiasa bertanggung jawab untuk mengelola informasi publik pada ranah KIP.

“Agar lebih transparan, maka PPID harus dibentuk, hal ini berkenaan dengan banyaknya informasi publik yang harus dikelola dalam tahapan Pilkada, karena masyarakat saat ini cukup butuh informasi,” tulis Ketua YARA perwakilan Abdya, Miswar SH dalam siaran persnya, Rabu (26/10).

Dengan adanya PPID itu, lanjut Miswar, semua pihak mudah mengakses informasi, sehingga update informasi dari KIP dapat terlaksana dengan baik serta bisa dapat diakses dengan mudah cepat dan sederhana.

KIP adalah salah satu badan publik yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

“Kalau PPID dimaksud tidak dibentuk, kami menduga KIP Abdya tidak menjalankan amanah Undang Undang NO 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dimana dalam undang-undang tersebut setiap badan publik harus ada informasi yang wajib disediakan dan diumumkan,informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat,” lanjutnya.

Sejauh ini, tambah Miswar, setiap informasi publik yang ada di KIP Abdya belum bisa diakses dengan mudah dan terkesan masih sangat sulit. Dimana setiap informasi publik yamg diperlukan harus melalui Ketua KIP. Pihaknya selaku pemohon informasi publik merasa dirugikan dengan pelayanan informasi yang diperlukan tidak didapatkan dengan mudah.

Selain itu, belum ada informasi yang tersusun di website KIP Abdya. Sebelumnya KIP Aceh pada 31 Agustus 2016 telah membuka secara resmi pembentukan PPID yang secara langsung dideklarasikan.

“Sangat aneh jika KIP Abdya hingga saat ini belum juga membentuk PPID, sehingga terkesan KIP menyembunyikan informasi publik. Jika PPID juga belum terbentuk, dalam waktu dekat kami dari YARA Perwakilan Abdya akan mengsengketakan ke Komisi Informasi Aceh (KIA),” demikian Miswar. (Rizal)

To Top