Sosial

Sosialisasi Qanun Jinayat Tidak Maksimal Pasca Satu Tahun Implementasi

ACEHTERKINI.COM | 1 Tahun implementasi Qanun No. 6/2014 tentang Hukum Jinayat sejak Oktober 2015, ternyata masih menimbulkan polemik dimasyarakat terhadap hukuman cambuk yang diatur dalam qanun ini. Tidak banyak juga masyarakat yang paham dan mengetahui isi qanun yang mengatur Jarimah (perbuatan yang dilarang agama) dan Uqubat (Sanksi) bagi yang melanggar Syariat Islam, seperti khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, Qadhaf, Liwath dan Musahaqah. Bagi Pemerintah keberadaan qanun ini dianggap telah melaksanakan Syariat Islam secara kaffah di Aceh, dan qanun ini dianggap lebih mewakili apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Aceh umumnya.

Sekretariat Solidaritas Perempuan (SP-Aceh) Bungong Jeumpa

Meski telah diimplementasikan selama 1 tahun, Solidaritas Perempuan Aceh (SP Aceh) memandang masih banyak persoalan-persoalan substansi terkait pasal perpasal dalam qanun ini. Pasal-pasal yang multi tafsir rentan kemudian berdampak pada diskriminasi bahkan mengkriminalisasi perempuan, contohnya korban perkosaan yang mayoritas dialami perempuan. Seperti pada salah satu pasal yang mewajibkan korban perkosaan untuk melapor dengan menyertakan alat bukti permulaan. “Bagaimana mungkin korban menyediakan alat bukti? sementara korban perkosaan juga mengalami dampak psikologis dan trauma yang mengakibatkan sulitnya penyediaan alat bukti dan saksi”, jelas Ratna Sari di Banda Aceh, Senin (24/10/2016).

Disisi lain juga Ratna Sari melihat tidak adanya keadilan bagi korban pemerkosaan ketika korban tidak dapat menyertakan bukti dan kemudian pelaku dan korban sama-sama bersumpah, maka kemudian kasus ini dianggap selesai. Bahkan jika pelaku melaporkan si korban telah melakukan pencemaran nama baik, maka si korban dapat dikenakan qadhaf (dianggap menfitnah) dengan sanksi hukuman cambuk (korban dikriminalisasi). Belum lagi berbicara persoalan pemulihan dan perlindungan korban, yang tidak diatur di qanun ini. Ini kemudian yang menjadi konsen dari SP Aceh bersama masyarakat sipil lainnya dalam mengkritisi kebijakan ini selain pasal-pasalnya yang dianggap multi tafsir.

Setahun penerapan hukum jinayah, sejak Januari hingga September 2016 telah ada 221 putusan perkara jinayat dan 180 terpidana telah dieksekusi hukuman cambuk di Aceh. Menurut Hendra Saputra, Kontras Aceh, hal ini menunjukan bahwa proses penerapan qanun jinayah di Aceh masih gagal. “Seharusnya dengan penerapan qanun jinayah ini tingkat pelanggaran semakin berkurang. Ini yang dikatakan bahwa pemerintah mengedepankan penghukuman sebagai efek jera bukan edukasi”, kata Hendra.

“Selain itu, ada ketimpangan penerapan Qanun Jinayat dilapangan dengan Hukum Acara Jinayat No. 7 Tahun 2013, dimana anak-anak dibawah umur tidak boleh menonton pelaksanaan hukum cambuk namun buktinya dilapangan, banyak anak-anak yang menonton pelaksanaan hukuman cambuk”, Pungkas Ratna Sari

Satu tahun pasca implementasi juga Solidaritas Perempuan Aceh (SP Aceh) melihat pemerintah Aceh dalam melakukan sosialisasi tidak maksimal atau menyeluruh terhadap masyarakat. Sosialisasi bukan hanya menginformasikan saja namun juga bagaimana mengedukasi masyarakat dalam melaksanakan Pelaksanaan Syariat Islam khususnya kebijakan qanun jinayat yang spirit lahirnya kebijakan ini adalah untuk pertaubatan. Dalam qanun ini, masyarakat yang berbuat kesalahan hendaknya mengaku dengan sukarela tanpa paksaan karena ini bersifat taubat, bukan kemudian melalui intip mengintip, grebek dan lain-lain yang terjadi selama ini. Minimnya sosialisasi juga berdampak terhadap masyarakat khususnya perempuan yang “hanya” dirumah saja dan sulit untuk mengakses informasi mengenai Qanun Jinayat, terlebih lagi masyarakat di kampung-kampung. Dari data pemantauan yang telah dilakukan oleh Solidaritas Perempuan Aceh bersama kelompok perempuan dikampung, kelompok muda dan masyarakat sipil lainnya yang tersebar di wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Utara, Lhokseumawe, dan Langsa, 97% dari 1300 total responden menyatakan bahwa mereka tidak mendapatkan informasi menyeluruh terkait qanun jinayat dari pemerintah.

Pandangan Kelompok Muda.

Sebagian kalangan muda juga melihat penerapan qanun jinayat, masih ada masyarakat yang tidak paham tentang isi dan substansi dari qanun tersebut. Silvana pemudi Kota Banda Aceh mengatakan bahwa “ketika menanyakan kepada teman-teman kami di kampus kalangan mahasiswa/i tentang qanun Jinayat, mereka lebih cenderung terbayang akan hukuman cambuk semata, selebihnya tidak tahu. Selain itu mengenai penerapan hukuman yang ada dalam qanun tersebut, lebih menyasar kepada kelompok masyarakat ekonomi menengah, namun bagi kalangan masyarakat menengah ke atas jarang terlihat dalam kasus qanun ini” , sebut Silvana.

Untuk itu, demi upaya keadilan dan kesejahteraan masyarakat, kami meminta pemerintah untuk:

  1. Melihat kembali pasal perpasal dalam Qanun Jinayat dan merevisi khususnya pasal-pasal yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat khususnya perempuan.
  2. Berlaku adil dan tidak tebang pilih bagi semua masyarakat Aceh, tidak terkecuali pejabat, tokoh masyarakat dll dalam penerapannya.
  3. Memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban perempuan dan anak sesuai dengan spirit UU Pemerintahan Aceh pasal 231 tentang peran/kewajiban pemerintah untuk melindungi perempuan, Qanun Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Qanun Perlindungan Anak.
  4. Untuk melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat khususnya perempuan dan memberikan pendidikan yang berkaitan dengan qanun yang diberlakukan di Aceh.
  5. 5Mengaktifkan peran-peran adat, mukim dan gampong untuk menyelesaikan kasus-kasus atau perkara-perkara jarimah ringan dilevel gampong sesuai qanun No.9 Tahun 2008.
Demikian laporan diterima redaksi dari Ketua Badan Eksekutif Komunitas, Solidaritas Perempuan Komunitas Bungoeng Jeumpa Aceh, Ratna Sari.

To Top