Politik

Partai Aceh Tolak Rancangan Qanun Pilkada Disahkan

Partai Aceh Tolak Rancangan Qanun Pilkada Disahkan
Tgk. Azhari, Wakil Ketua Komisi I DPR Aceh

ACEHTERKINI.COM | Partai Aceh secara tegas menyatakan menolak Rancangan Qanun Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota untuk disahkan dalam paripurna DPR Aceh.

Perihal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR Aceh, Tgk. Azhari  dalam pemandangan umum anggota DPR Aceh masa persidangan ke IV Tahun 2016, terhadap Raqan Aceh Tentang Pilkada di Gedung Utama DPR Aceh, Kamis (06/10/2016).

Dikatakan Azhari, jika Raqan Aceh tentang Pilkada itu disahkan maka akan mencederai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (UUPA).

Menurutnya tahapan Pilkada 2017 sudah jauh berjalan. “Sekarang sudah hampir tahapan penetapan calon, tahapan Pilkada sudah hampir selesai dan qanun ini juga tidak berlaku surut,” kata Politis Partai Aceh ini.

Kemudian Raqan Qanun Pilkada ini juga bertentangan dengan UUPA Pasal 67 ayat 3 huruf g yang telah “dibonsai” oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Kata Azhari, bila DPR Aceh menyetujui Raqan Pilkada ini disahkan maka marwah lembaga terhormat ini tergadaikan karena melegalkan sesuatu yang melanggar dengan UUPA dan mengkerdilkan diri sendiri dengan mengabaikan Pasal 269 dalam UUPA.

Dari tiga anggota DPR Aceh yang menyampaikan pemandangan umum terhadap empat Rancangan Qanun Aceh itu hanya Azhari yang menolak agar Raqan Pilkada Aceh tidak setujui untuk disahkan. Sedangkan Jamidin Hamdani dari Partai Demokrat dan Zaini Bakri dari Partai PPP tidak menyinggung soal Raqan Pilkada Aceh tersebut.

Empat Raqan Aceh usulan Pemerintah Aceh yang sedang dilakukan pembahasan adalah Raqan Kehutanan Aceh, Raqan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur dan Bupati, Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Raqan tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu serta Rancangan Qanun Aceh tentang Zakat, Infaq dan Sadaqah. [Firman]

To Top