Politik

Nasri Saputra: Sejak Awal, Kami Sudah Dizalimi KIP Aceh Jaya

ACEHTERKINI.COM | CALANG – Bakal Calon Bupati Aceh Jaya 2017-2022 Nasri Saputra, sangat mensesalkan dan menyatakan keberatan terhadap Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KIP Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 27/BA/KIP-AJ/X/2016 tertanggal 24 Oktober 2016, yang menyatakan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan wakil Bupati Nasri Saputra – Ifendi harus gugur dan tidak dapat ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati peserta pilkada Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017.

Nasri Saputra: Sejak Awal, Kami Sudah Dizalimi KIP Aceh Jaya
Calon Bupati Aceh Jaya Nasri Sahputra [ AT ]

Pasangan Calon tersebut gugur, karena dinyatakan tidak cukup umur untuk persyaratan calon kepala daerah dengan dasar hukum pasal 67 ayat 2 huruf e UUPA Nomor 11 Tahun 2006 dan pasal 22 huruf Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012.

Kepada awak media, Selasa (25/10/2016) Nasri mengatakan, KIP Aceh Jaya telah melakukan perampasan hak kontitusi yang mengorban hak publik, karena dengan sengaja telah keliru dalam menafsirkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, yakni Pasal 67 Ayat 2 Huruf e yang berbunyi :

“Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan 30 tahun,” ujarnya.

Dijelaskan Nasri, dalam Pasal 67 Ayat 2 Huruf e UUPA tidak disebutkan berusia 30 tahun pada saat pendaftaran, padahal jika dilihat dari segi bahasa yang tertera di undang-undang tersebut usia 30 tahun adalah pada saat penetapan yaitu 24 Oktober 2016, dimana saat itu Nasri sudah berusia 30 tahun 10 hari.

“Sangat kita sesalkan, ini perampasan hak kontitusi, dan mengorbankan hak publik saya selaku warga negara yang merdeka, kalau usia dihitung pada saat kami mendaftar kemarin yaitu tanggal 21 September 2016, berarti pihak penyelanggara telah keliru besar dalam menafsirkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, yakni Pasal 67 Ayat 2 Huruf e, karena pada saat pendaftaran kami masih bakal calon, sementara bahasa tulisan di undang-undang adalah calon bukan bakal calon, yang semestinya usia kami dihitung pada saat ditetapkan, yaitu tanggal 24 Oktober 2016”, jelas Poen Che’k panggilan akrab dari Nasri Saputra.

Menurut Nasri, dasar hukum yang digunakan oleh KIP Aceh Jaya yang menggugurkan dirinya sebagai peserta pilkada tidak memiliki kekuatan hukum yang bersifat final dan mengikat, apalagi KIP Aceh Jaya menggunakan dalil Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2012 yang sudah tidak dapat dijadikan sabagai ucuan hukum dalam penyelenggaraan pelaksanaan pilkada 2017.

“Qanun Nomor 5 Tahun 2012 sudah tidak bisa dijadikan acuan hukum, karena dalam qanun tersebut PNS tidak wajib mengundurkan diri, tapi pada regulasi dan tahapan pilkada 2017 PNS dituntut wajib mengundurkan diri, KIP jangan menggunakan undang-undang ini setengah dan undang-undang itu separuh sehingga hak publik kami terkorbankan demi kepentingan kelompok tertentu”, kesal Nasri

Selain itu lanjut Nasri, KIP Aceh Jaya juga telah mengesampingkan PKPU Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 1 Angka 18 ketentuan umum mendefinisikan pasangan calon adalah :

“Pasangan Calon adalah Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan,” jelasnya.

Dengan demikian PKPU Nomor 9 Tahun 2015 merupakan pedoman teknis bagi pelaksanaan tahapan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah, mendefinisikan pasangan calon adalah warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan. Sehingga batas usia minimal 30 tahun bagi Calon Gubernur/Wakil Gubernur,Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana tertera didalam Pasal 67 Ayat 2 Huruf e UUPA adalah pada saat ditetapkan sebagai peserta pemilihan bukan pada saat pendaftaran.

“Maka oleh karena itu kami merasa sangat keberatan, karena pihak penyelenggara (KIP Aceh Jaya) dengan sengaja telah melakukan perampasan hak kontitusi dan sengaja mengorbankan hak publik selaku warga negara yang merdeka, kami tidak bisa menerima dan akan melaporkan keberatan kami ke Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya, serta akan melakukan langkah hukum sesuai peraturan dan perundang-perundangan yang berlaku, dengan meminta bantuan hukum ke LBH dan YARA Aceh selaku lembaga advokasi hukum bagi warga negara merdeka yang tertindas dan ditindas”, ujar Nasri. [TM]

To Top