Politik

DPR Aceh Sahkan Qanun Pilkada, Begini Catatan Partai Aceh

ACEHTERKINI.COM | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh akhirnya menyetujui Rancangan Qanun Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota untuk ditetapkan menjadi Qanun Aceh dalam Paripurna Masa Sidang ke IV tahun 2016 di Gedung Utama DPRA, Jum’at (07/10/2016) malam.

Dari pandangan sejumlah fraksi, hanya Fraksi Partai Aceh, Partai Demokrat dan Fraksi Gerindra-PKS yang memberikan catatan dalam Qanun Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur dan Bupati, Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota itu.

DPR Aceh Sahkan Qanun Pilkada, Begini Catatan Partai Aceh
Makrum Thahir

Catatan dari Fraksi Partai Aceh yang disampaikan Makrum Thahir adalah meminta Gubernur Aceh untuk memperbaiki atau memangkas sebagian isi terhadap pasal 32 ayat 2 yang sebelumnya berbunyi;

“dalam hal terjadi sengketa kepengurusan Partai Politik, pendaftaran pasangan calon ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Partai Politik dari kepengurusan yang sudah mempunyai keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusi.”

Partai Aceh mengusulkan agar pasal 32 ayat 2 itu berbunyi “dalam hal terjadi sengketa kepengurusan Partai Politik, pendaftaran pasangan calon ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Partai Politik dari kepengurusan yang sudah mempunyai keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.”

Hal ini dilakukan agar tidak terjadi regulasi dalam Pilkada Aceh dan menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Kemudian Fraksi Partai Aceh juga meminta Gubernur Aceh untuk menghapus sebagian bunyi Pasal 32 ayat 4 menjadi “dalam hal terjadi sengketa kepengurusan Partai Politik Lokal, pendaftaran pasangan calon ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Partai Politik Lokal dari kepengurusan yang sudah mempunyai keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.”

Selanjutnya Fraksi Partai Aceh juga meminta Gubernur Aceh menambah pasal atau ayat persyaratan bagi Calon Perseorangan membuat surat pernyataan pengunduran diri dari keanggotaan partai politik nasional dan lokal minimal 3 bulan sebelum pendaftaran dirinya sebagai pasangan calon perseorangan dan dibubuhi materai di atasnya.

Kemudian Fraksi Partai Gerindra dan PKS yang disampaikan Kartini Ibrahim meminta agar pelaksana Pilkada di Aceh untuk mengantisipasi dini penggunaan KTP sebagai pengganti undangan memilih ke TPS bagi pemilih yang belum terdaftar.

Sedangkan Fraksi Partai Demokrat yang disampaikan Muhammad Tanwier Mahdi hanya mengusulkan umur paling rendah adalah 30 tahun ketika ditetapkan sebagai calon tetap. [Firman]

To Top