Hukum

DKPP Berhentikan Jakfar dari Anggota KIP Abdya

ACEHTERKINI.COM | AcehTerkini.com|Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia telah memberhentikan Muhammad Jakfar secara tetap sebagai anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Pasalnya, Jakfar dinyatakan terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu karena pernah menjadi pengurus partai politik dan belum memenuhi syarat sebagai anggota KIP.

DKPP Berhentikan Jakfar dari Anggota KIP Abdya
Terbukti Melanggar Kode Etik, DKPP Berhentikan Tetap Anggota KIP Abdya

Sekretaris KIP Abdya, Hermi Suherdi yang dihubungi wartawan, Kamis (27/10) membenarkan kalau Jakfar telah diberhentikan sebagai anggota KIP setempat oleh DKPP RI terhitung sejak amar putusan tersebut dalam persidangan pada Selasa (25/10) lalu di DKPP RI, Jakarta, sesuai dengan yang tertera dalam website DKPP RI.

Dengan diberhentikan Jakfar sebagai anggota KIP Abdya, maka posisi pokja kampanye untuk sementara kosong. Padahal, lanjut Hermi, masa kampanye dalam tahapan Pilkada sudah sangat dekat.“Untuk mengisi kekosongan pokja tersebut, sementara ditangani oleh empat komisioner KIP lainnya, yakni melalui proses rapat pleno,”kata Hermi yang mengaku kalau dirinya saat ini sedang berada di Banda Aceh.

Keputusan itu mulai berlaku sejak amar putusan dibacakan oleh DKPP RI, akan tetapi KIP Abdya masih menunggu surat keputusan pemberhentian yang bersangkutan dari KPU pusat.“Setelah adanya keputusan itu, saudara Jakfar tidak terlihat lagi datang ke sekretariat KIP Abdya,” tuturnya singkat.

Sebagaimana dikutip dari website DKPP RI, Muhammad Jakfar dilaporkan ke DKPP diduga pernah menjadi Ketua Tuha Lapan DPW Partai Aceh Kabupaten Abdya periode 2011-2015. Dia juga diduga pernah menjadi Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Abdya pada Pilkada tahun 2012 lalu.

Dugaan tersebut diperkuat dengan sejumlah bukti seperti surat keputusan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh Nomor 125/KPTS-DPA/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Penetapan Majelis Tuha Peut dan Tuha Lapan DPW Partai Aceh Kabupaten Abdya Periode 2011-2015 dan surat keputusan tim pemenangan Kabupaten Abdya Partai Aceh Nomor 01/SKTPK/ABD/II/2012 tanggal 20 Februari 2012 tentang Pimpinan dan Anggota Tim Pemenangan Calon Kepala/Wakil Kepala Pemerintah Kabupaten Abdya Periode 2012-2017.

Kemudian, ditambah dengan keterangan saksi dari M.Nazir selaku Ketua DPW Partai Aceh, Abdya periode 2008-2013 yang memperkuat sejumlah bukti dimaksud. Berdasarkan bukti dan keterangan tersebut, DKPP menilai bahwa teradu terbukti melanggar asas kemandirian penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 huruf a, Pasal 9 huruf c, dan Pasal 10 huruf a Kode Etik Penyelenggara Pemilu. (Rizal)

To Top