Ekonomi

Data Kerja Migas Aceh Diserahkan ke BPMA

ACEHTERKINI.COM | Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyerahkan data dan arsip wilayah kerja migas kepada Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).

Data Kerja Migas Aceh Diserahkan ke BPMA

“SKK Migas dengan BPMA menandatangani Berita Acara Serah Terima sebagian data/arsip dengan lampiran daftar data dan arsip yang telah kami data. Secara bertahap kami tetap akan selalu menyerahkan data dan arsip lainnya disesuaikan dengan diperolehnya data dan arsip tersebut,” ujar Amien Sunaryadi, Kepala SKK Migas di Jakarta, Jumat (7/10/2016).

Amien menambahkan, SKK Migas telah melakukan identifikasi terhadap data dan arsip terkait wilayah kerja migas di Aceh yang selama ini dikelola SKK Migas. Data dan arsip yang telah diidentifikasi tersebut antara lain adalah data dan arsip dari Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara, data soft file yang dikelola oleh Divisi Manajemen Sistem Informasi SKK Migas.

Kemudian data yang dikelola oleh Data Base Eksplorasi dan Produksi (DBEP) khususnya terkait Work Program and Budget (WP&B), Authorization for Expenditures (AFE), dan Plan of Develo[pment (POD). Selanjutnya data Production Sharing Contract (PSC) dan perizinan yang dikelola oleh Divisi Pertimbangan Hukum dan Formalitas SKK Migas, serta data serta arsip lainnya terkait wilayah kerja migas di Aceh yang belum teridentifikasi.

Dia menambahkan, penyerahan data dan arsip tersebut merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No 23/2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi Aceh. Peraturan ini merupakan implementasi dari Undang-undang No 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Pasal 160 undang-undang ini menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah Aceh melakukan pengelolaan bersama sumber daya alam migas yang berada di wilayah darat dan laut Aceh. Untuk melakukan pengelolaan tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah Aceh dapat menunjuk atau membentuk suatu badan pelaksana yang ditetapkan bersama.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2015 menegaskan bahwa untuk pengelolaan tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah Aceh membentuk BPMA. Peraturan ini juga mewajibkan SKK Migas untuk menyerahkan data dan arsip terkait wilayah kerja migas di Aceh kepada BPMA. [inilah]

To Top