Layanan Publik

Begini Aturan Kampanye Pilkada 2017

ACEHTERKINI.COM | Kampanye Pilkada 2017 akan dimulai pada 28 Oktober 2016 – 11 Februari 2017 nanti. Ketua KIP Banda Aceh, Munawarsyah mengatakan, aturan kampanye Pilkada 2017 ini berdasarkan Keputusan KPU Nomor 123/Kpts/KPU/2016.

Dalam aturan itu disebutkan kampanye Pilkada dilaksanakan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politi dan Pasangan Calon atau tim kampanye dan dapat difasilitasi oleh penyelenggara yang semua dananya ditanggung oleh KIP.

Begini Aturan Kampanye Pilkada 2017
Kampanye Partai Aceh [Ilustrasi]

Kampanye Pilkada dapat dilaksanakan dengan melakukan pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog. Kemudian penyebaran alat peraga kampanye.

Menurut Munawarsyah penyelenggara Pilkada setiap tingkatan memfasilitasi bahan kampanye dan alat peraga kampanye bagi setiap pasangan calon, walau demikian Partai Politik, Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon atau Tim Kampanye dapat menambah sendiri pencetakan pengadaan bahan dan alat peraga kampanye diluar yang difasilitasi KIP.

“KIP telah koordinasi dengan tim kampanye untuk model designnya, koordinasi dengan Pemerintah Kota Banda Aceh juga telah kita lakukan untuk menetapkan titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye,” kata Munawarsyah, Rabu (19/10/2016).

Terkait penayangan iklan kampanye dalam bentuk iklan komersial atau  iklan layanan masyarakat pada media massa cetak, media online, KIP menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi iklan kampanye untuk setiap pasangan calon dengan memperhatikan asas keadilan dan keberimbangan, dan pasangan calon dilarang memasang iklan sendiri di media.

Kemudian semua tim kampanye juga harus melaporkan dan menyampaikan secara resmi akun media sosial (medsos) selama pelaksanaan masa kampanye Pilkada 2017. “Pemilik akun Medsos itu harus resmi dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Ketua KIP Banda Aceh.

Munawar mengingatkan pemanfaatan sarana teknologi internet melalui Twitter, Instagram, Facebook dan medsos lainnya untuk maksud kampanye digunakan secara benar, bijak dan hendaknya menjadi bagian pendidikan politik, tentunya tidak boleh tidak keluar koridor dari aturan KPU. [Red]

To Top