Sosial

Banyak Perda Merugikan Perempuan, Fachrul Razi Janji Fasilitasi Dialog

ACEHTERKINI.COM | Banyaknya Peraturan Daerah (Perda) atau Qanun yang dianggap bersifat diskriminatif terhadap kaum perempuan akan dikaji kembali. Hal tersebut tertuang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dengan Komnas Perempuan, di Ruang Rapat Komite I Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/10/2016).

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi MIP juga membahas Implementasi undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Senator asa Aceh ini berjanji akan memfasilitasi ruang dialog antara pemerintah dengan Komnas  Perempuan untuk menemukan titik temu terkait kebijakan yang diskriminatif tersebut.

Banyak Perda yang Merugikan Perempuan, Fachrul Razi Janji Fasilitasi Dialog
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite I DPD RI dengan Komnas Perempuan, Senin (17/10/2016)

Komisioner Komnas Perempuan, Yuniyanti Chuzaifah menjelaskan sebagian dari peraturan daerah (perda) yang dihasilkan oleh pemerintah daerah cenderung merugikan kaum perempuan. Faktanya, saat ini kebijakan atau regulasi yang diskriminatif yang merugikan perempuan terus bertambah.

“Data yang di dapat Komnas Perempuan hingga bulan Agustus terdapat 421 kebijakan daerah seluruh Provinsi di Indonesia yang diskriminatif terhadap perempuan,” ujarnya.

Menurutnya, hal ini terjadi karena dalam proses pembuatan kebijkan pemerintah daerah tidak melibatkan kaum perempuan, sehingga  dapat meminimalisir substansi kebijakan-kebijakan yang mengandung unsur-unsur diskriminatif.

Ia menilai semangat reformasi seharusnya menghilangkan unsur diskriminatif. “Pembuatan regulasi kebijakan minim pelibatan terhadap perempuan, dan rata-rata kasusnya adalah pembatasan ekspresi terhadap perempuan, pembatasan identitas perempuan, dan memposisikan perempuan tidak setara dengan laki-laki,” ujar Yuniyanti.

Sementara itu Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi menilai implementasi Undang-Undang No.23  Tahun 2014 tentang Pemda ini dapat menghasilkan masukan terkait kemajuan hak asasi manusia dan hak konstitusi perempuan.

“Jika dikaitkan dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemda pada pasal 250 pada butir e menyebutkan bahwa jika suatu regulasi di daerah bertentangan dengan kepentingan umum dan terdapat diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan dan gender dapat dibatalkan oleh peraturan yang lebih tinggi. Artinya, perda yang merugikan dapat dibatalkan oleh peraturan diatasnya,” ujarnya.

Komite I merasa perlu melihat perspektif dari Komnas Perempuan terkait implementasi Undang-Undang Pemda yang dianggap diskriminatif terutama di daerah-dareah, banyak hal-hal yang mengandung diskriminasi dan berakibat dampak serius.

“Pihaknya berjanji akan memfasilitasi ruang dialog antara pemerintah dengan Komnas  Perempuan untuk menemukan titik temu,” kata Fachrul Razi. [Red]

To Top