Politik

Aduh… Gubernur Aceh di Bully Anggota Dewan

ACEHTERKINI.COM | Gubernur Aceh, Zaini Abdullah selalu Kepala Pemerintahan Aceh mendapat kecaman dari sejumlah anggota DPR Aceh karena tidak menghadiri penutupan Paripurna ke VI masa Persidangan ke IV Tahun 2016, Senin (10/10/2016).

Diketahui, Masa Persidangan ke IV DPR Aceh tahun 2016, Jum’at (07/10/2016) malam telah menyetujui empat Rancangan Qanun menjadi Qanun Aceh tentang Kehutanan, Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Bupati, Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Qanun Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dan Qanun Aceh Tentang Zakat, Infaq dan Sadaqah.

Aduh... Gubernur Aceh di Bully Anggota Dewan
Ketua DPR Aceh, Tgk. Muharuddin

Ketua DPR Aceh, Tgk. Muharuddin mengatakan seyogyanya usai Rapat Banmus, Masa Persidangan ke IV Tahun 2016, Jumat malam itu ditutup tapi karena tidak memenuhi kuorum maka penutupan dijadwalkan Senin (10/10/2016).

Karena Kepala Pemerintahan Aceh atau yang mewakili tidak hadir pada Penutupan Masa Persidangan ke IV DPR Aceh, Senin, Nurzahri secara tegas menilai Gubernur Aceh, Zaini Abdullah tidak lagi menghormati lembaga DPR Aceh karena sering tidak hadir dalam rapat-rapat yang membahas untuk kepentingan Aceh.

“Kalau persoalan hadir saja bermasalah, berarti kita tidak usah hormati lagi gubernur, usir saja SKPA yang hadir di DPR Aceh ini. Ini lembaga resmi, lembaga yang dinaungi oleh undang-undang, kalau tidak dihormati maka gubernur tidak menghormati undang-undang,” tegas Nurzahri kecewa.

“Gubernur Aceh itu seperti anak kecil, tidak gentlemen, terus terang saya tersinggung karena eksekutif tidak hadir,” kata Nurzahri.

Satu persatu anggota DPR Aceh menyampaikan interupsi, Mariati menyarankan agar penutupan masa persidangan ke IV ini dilakukan saat ada Pj Gubernur Aceh pada 25 Oktober 2010 mendatang.

Kemudian, Abdullah Saleh menyarankan agar penutupan sidang paripurna tetap dilanjutkan walaupun eksekutif tidak hadir, ada juga yang menyarankan agar pimpinan sidang melanjutkan Paripurna Istimewa terkait Pergantian Antar Waktu (PAW).

Menanggapi persoalan itu, Ketua DPR Aceh, Tgk. Muharuddin mengajak anggota DPR Aceh tidak terjebak dengan sikap eksekutif. “kita sudah mengundang Gubernur Aceh selaku Kepala Pemerintahan Aceh untuk Sidang Penutupan Masa Persidangan ke IV DPR Aceh itu,” kata Muharuddin.

Tapi, lanjut Muharuddin khusus untuk penutupan paripurna, Gubernur Aceh telah mengintruksikan ke eksekutif tidak boleh ada yang duduk di depan samping pimpinan sidang.  “Ini artinya ada keberatan dari pihak eksekutif terhadap salah satu dari empat Rancangan Qanun yang sudah disetujui menjadi Qanun Aceh pada Jum’at malam,” kata Tgk. Muharuddin.

Penutupan Sidang Paripurna ke VI Masa Persidangan ke IV Tahun 2016 DPR Aceh akhirnya ditutup tanpa kehadiran eksekutif dan sambutan dari Kepala Pemerintahan Aceh pada Senin (10/10/2016). Turut hadir acara penutupan itu perwakilan dari Forkopimda Aceh, kepala SKPA dan 50 persen anggota DPR Aceh.  [Firman]

To Top