Layanan Publik

Syarat Adminitrasi Calon Gubernur Aceh Banyak Belum Lengkap, Ini Daftarnya ….

Syarat Adminitrasi Calon Gubernur Aceh Banyak Belum Lengkap, Ini Daftarnya ....

ACEHTERKINI.COM | Hasil penelitian persyaratan administrasi bagi Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh pada Pilkada 2017 ternyata masih banyak yang belum lengkap.

Hal ini terungkap dalam Rapat Pleno KIP Aceh terkait hasil penelitian persyaratan administrasi bagi Enam pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh di Media Center KIP Aceh, Jum’at (30/9/2016).

Ketua KIP Aceh, Ridwan Hadi mengatakan belum terpenuhinya syarat administrasi bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh ini karena adanya perubahan PKPU dan belum adanya kepastian lahirnya qanun baru tentang Pilkada Aceh.

Misalnya syarat administrasi terkait Surat Pernyataan taat menjalankan Syariat Islam dan mampu menjalankan butir-butir dalam MoU Helsinki sebagaimana amanah Pasal 22 dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2012 banyak yang belum dilampirkan oleh pasangan calon.

“Syarat itu memang baru disampaikan kepada pasangan bakal calon, karena memang kita masih menunggu kemungkinan lahirnya qanun baru tentang Pilkada Aceh, untuk saat ini kita pakai Qanun Nomor 5 Tahun 2012,” kata Ridwan Hadi.

Masih dikatakan Ketua KIP Aceh, syarat administrasi ini harus dilengkapi hingga 4 Oktober 2016. “Jika bakal calon tidak melengkapinya sampai batas waktu yang sudah ditentukan maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah,” demikian Ridwan Hadi.

Berikut Syarat Administrasi yang belum dilengkapi Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dalam rapat pleno hasil penelitian persyaratan administrasi, Jum’at 30 September 2016, pukul 11.00 wib : 

No
Nama Bakal Calon
Syarat yang belum lengkap
1
Irwandi Yusuf
Surat Tanda Terima Penyerahan Laporan LHKPN dari KPK.
Surat Pernyataan Taat Menjalankan Syariat Islam.
Surat Pernyataan Mampu Menjalankan Butir-Butir dalam MoU Helsinki.
Surat Keterangan Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat daerahnya.
2
Nova Iriansyah
Surat Pernyataan Taat Menjalankan Syariat Islam.
Surat Pernyataan Mampu Menjalankan Butir-Butir dalam MoU Helsinki.
Surat Keterangan Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat daerahnya.
3
Zaini Abdullah
Surat Tanda Terima Penyerahan Laporan LHKPN dari KPK.
Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak.
Surat Pernyataan Taat Menjalankan Syariat Islam.
Surat Pernyataan Mampu Menjalankan Butir-Butir dalam MoU Helsinki.
4
Nasaruddin
Surat Tanda Terima Penyerahan Laporan LHKPN dari KPK.
Surat Pengunduran Diri dari Partai Politik bagi Calon Perseorangan.
5
Zakaria Saman
Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya di tempat tinggal calon yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya di tempat tinggal calon yang menyatakan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
Surat keterangan tidak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan negeri wilayah hukum tempat tinggal calon.
Surat tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama bakal calon untuk masa 5 tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak.
Surat Pernyataan Taat Menjalankan Syariat Islam.
Surat Pernyataan Mampu Menjalankan Butir-Butir dalam MoU Helsinki.
Surat Keterangan Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat daerahnya.
6
T. Alaidinsyah
Surat Tanda Terima Penyerahan Laporan LHKPN dari KPK.
Surat tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama bakal calon untuk masa 5 tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak.
Foto Copy STTB yang telah dilegalisir dari SD – S-2.
Surat Pernyataan Taat Menjalankan Syariat Islam.
Surat Pernyataan Mampu Menjalankan Butir-Butir dalam MoU Helsinki.
Surat Keterangan Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat daerahnya.
7
Muzakir Manaf
Model BB 1 KWK sebagaimana Formulir PKPU Nomor 9 Tahun 2016.
Model BB 2 KWK sebagaimana Formulir PKPU Nomor 12 Tahun 2015.
Surat Pernyataan Taat Menjalankan Syariat Islam.
Surat Pernyataan Mampu Menjalankan Butir-Butir dalam MoU Helsinki.
Surat Keterangan Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat daerahnya.
8
TA Khalid
Model BB 1 KWK sebagaimana Formulir PKPU Nomor 9 Tahun 2016.
Model BB 2 KWK sebagaimana Formulir PKPU Nomor 12 Tahun 2015.
Surat Pernyataan Taat Menjalankan Syariat Islam.
Surat Pernyataan Mampu Menjalankan Butir-Butir dalam MoU Helsinki.
Surat Keterangan Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat daerahnya.
9
Tarmizi Karim
Model BB 2 KWK sebagaimana Formulir PKPU Nomor 12 Tahun 2015.
Surat Pernyataan Taat Menjalankan Syariat Islam.
Surat Pernyataan Mampu Menjalankan Butir-Butir dalam MoU Helsinki.
Surat Keterangan Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat daerahnya.
10
Machsalmina Ali
Model BB 2 KWK sebagaimana Formulir PKPU Nomor 12 Tahun 2015.
Foto Copy KTP Elektronik.
Surat Pernyataan Taat Menjalankan Syariat Islam.
Surat Pernyataan Mampu Menjalankan Butir-Butir dalam MoU Helsinki.
Surat Keterangan Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat daerahnya.
11
Abdullah Puteh
Model BB 1 KWK sebagaimana Formulir PKPU Nomor 9 Tahun 2016.
Surat Keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari kepolisian sesuai tingkatannya.
Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Surat tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama bakal calon untuk masa 5 tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak.
Foto Copy STTB Ijazah S-2 (Belum ada) S-3 (Belum Dilegalisir).
Foto ukuran 4R sebanyak 2 lembar.
12
Sayed Mustafa Usab
Model BB 1 KWK sebagaimana Formulir PKPU Nomor 9 Tahun 2016.
Surat Keterangan tidak pernah terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya di tempat tinggal calon.
Surat tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama bakal calon untuk masa 5 tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak.
Surat Pernyataan Taat Menjalankan Syariat Islam.
Surat Keterangan Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat daerahnya.

To Top