Sosial

Pasangan Calon Wajib Laporkan Harta Kekayaannya ke KPK

ACEHTERKINI.COM | Pasangan calon (Paslon) gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota pada Pilkada Aceh 2017 wajib menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN).

Fungsional Spesialis Direktorat dan Pemeriksaan LHKPN KPK, Harun Hidayat di Banda Aceh mengatakan, penyerahan LHKPN itu menjadi syarat bagi Paslon ketika mendaftar ke Komisi Pemilihan Independen (KIP) pada 21 – 23 September 2016.

“Semua laporan harta kekayaan Paslon ini akan diumumkan ke publik secara transparan,” kata dia di Kantor KIP Aceh, Senin (19/9/2016).

Pasangan Calon Wajib Laporkan Harta Kekayaannya ke KPK
Fungsional Spesialis Direktorat dan Pemeriksaan LHKPN KPK, Harun Hidayat 

Menurutnya laporan harta kekayaan yang dilaporkan itu adalah harta bergerak dan tidak bergerak, penghasilan dan pengeluaran, data pribadi dan keluarga beserta surat kuasa dan surat pernyataan di atas materai.

“Yang harus dilaporkan tanah, bangunan, mobil, usaha, utang piutang, tabungan, surat berharga, emas perhiasan, barang elektronik, perabot rumah tangga, semuanya harus dilaporkan milik yang bersangkutan istri dan anak tanggungan, kalau saldo Rp50.000 pun harus dilaporkan,” kata Harun Hidayat.

Kalau sudah dinyatakan lengkap, maka KPK akan memberikan tanda terima. “Itulah nanti syarat Paslon untuk mendaftar, kita buka klinik sampai Jum’at, 23 September 2016 atau bisa download di website KPK formulirnya,” tambah Harun Hidayat.

Sementara itu Ketua KIP Aceh, Ridwan Hadi mengatakan, LHKPN ini adalah syarat bagi Paslon saat mendaftar sebagai calon kepala daerah. “Ini sama seperti ijazah, harus dipenuhi, kalau tidak maka tidak bisa ditetapkan sebagai calon,” kata Ridwan Hadi.

KIP Aceh akan menerima bukti LHKPN itu pada saat Paslon melakukan pendaftaran tanggal 21-23 September 2016. Kemudian sesuai dengan ketentuan, syarat LHKPN ini bisa diperbaiki atau dilengkapi lagi pada 1-3 Oktober 2016.

“Batas waktunya sampai 3 Oktober 2016, kalau tidak ada sampai pukul 00.00 wib maka yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah,” demikian Ridwan Hadi. [Firman]

To Top